investigasiindonesia.com – Momentum kebangkitan sektor jasa keuangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin nyata dengan komitmen kuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dalam mendorong pertumbuhan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS). Dalam acara halalbihalal bersama Direksi BPR/BPRS dan Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo) NTB di Mataram, Kamis (17/4), Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo menegaskan langkah strategis untuk memperkuat peran BPR/BPRS sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Visi kami 2024-2027 adalah menciptakan BPR/BPRS yang berintegritas, tangguh, dan berkontribusi besar dalam membuka akses keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK) dan masyarakat di daerah,” ujar Rudi. Ia memaparkan empat pilar penguatan, mulai dari peningkatan daya saing, percepatan digitalisasi, ekspansi pembiayaan UMK, hingga edukasi keuangan yang masif.
Tak hanya itu, Rudi menekankan bahwa penguatan BPR/BPRS sejalan dengan implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini mencakup perlindungan nasabah melalui mekanisme pengaduan yang jelas, transparansi produk, dan literasi keuangan. “Kolaborasi OJK dan BPR/BPRS akan terus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi NTB,” tegasnya.
Dukungan penuh OJK mendapat apresiasi dari Ketua DPD Perbarindo NTB Usman. “Sinergi ini memperkuat peran BPR dalam memberdayakan ekonomi akar rumput,” katanya. Data terbaru per Januari 2025 membuktikan progres gemilang: aset BPR/BPRS di NTB melesat 12% (yoy) menjadi Rp84,065 triliun, dana pihak ketiga (DPK) naik 9,24% (yoy) ke Rp49,497 triliun, dan kredit yang disalurkan tumbuh 10,42% (yoy) mencapai Rp72,314 triliun.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa BPR/BPRS di NTB sedang menapaki era baru sebagai lokomotif keuangan inklusif. Dengan dukungan OJK dan semangat kolaborasi, masa depan ekonomi masyarakat NTB kian cerah!
