Langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi nomor 87/PUU-XXI/2023 menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, akankah ini menjadi momen bagi TNI dan KPK untuk menjalin sinergi yang lebih erat dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini terhambat oleh tembok eksklusivitas hukum?
Hingga saat ini, TNI belum menerima permintaan resmi dari KPK untuk berkoordinasi. Pernyataan Juru Bicara TNI, Hariyanto, menyiratkan kesiapan institusi tersebut untuk mendukung pemberantasan korupsi jika ada komunikasi atau koordinasi yang diperlukan. Namun, kesiapan ini perlu dibuktikan dengan langkah konkret, mengingat sejarah panjang penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan anggota aktif TNI masih menjadi luka dalam sistem hukum di Indonesia.
Putusan MK: Harapan Baru atau Sekadar Formalitas?
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, menilai putusan MK tersebut sebagai peluang besar bagi KPK untuk mengatasi berbagai kasus korupsi yang sebelumnya sulit disentuh. Ia menyebut putusan ini dapat menjadi pemantik untuk menggugat monopoli eksklusivitas peradilan militer terhadap prajurit aktif TNI yang terjerat kasus korupsi.
Julius juga menyoroti kontroversi yang melingkupi pengumuman calon pimpinan dan Dewas KPK oleh DPR minggu lalu. Dominasi figur berlatar belakang polisi dengan rekam jejak kepatuhan antikorupsi yang diragukan dinilai sebagai ancaman bagi independensi lembaga antirasuah tersebut.
Kasus Lama, Luka Baru
Ingatan publik masih segar pada operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kasus korupsi tender proyek di Badan SAR Nasional (Basarnas) pada Juli 2023. Dalam kasus tersebut, lima tersangka ditetapkan, dua di antaranya merupakan prajurit aktif TNI. Meski KPK telah berupaya menjalankan tugasnya, kecaman dari Puspom TNI memaksa lembaga tersebut untuk meminta maaf dan menyerahkan proses hukum kepada peradilan militer. Keputusan itu memperlihatkan lemahnya posisi KPK dalam menghadapi eksklusivitas hukum militer.
Lebih jauh ke belakang, kasus korupsi pengadaan alutsista seperti pengadaan pesawat Sukhoi pada 2003 dan helikopter AW101 juga menjadi bukti nyata bagaimana dalih kerahasiaan negara dan perlindungan terhadap sistem militer menjadi penghambat pengungkapan korupsi besar di tubuh TNI.
Mengurai Benang Kusut Peradilan Militer
Pemberantasan korupsi di tubuh TNI tidak hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga menabrak tembok tebal eksklusivitas yang diatur oleh UU Peradilan Militer. Sistem ini menciptakan zona nyaman bagi prajurit aktif yang terjerat kasus korupsi, melindungi mereka dari transparansi yang menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi.
MK telah memberi sinyal bahwa saatnya membangun sinergi antara TNI dan KPK dalam menangani kasus-kasus yang selama ini terbungkam oleh dalih kerahasiaan dan sistem hukum yang terisolasi. Namun, apakah sinyal tersebut akan direspon dengan langkah nyata?
TNI-KPK: Sinergi untuk Kepentingan Bangsa
TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara seharusnya tidak merasa terancam dengan upaya pemberantasan korupsi. Sebaliknya, keterlibatan aktif TNI dalam mendukung KPK akan memperkuat citra positif institusi tersebut di mata publik. Hariyanto sudah menyampaikan kesiapan TNI, tetapi koordinasi konkret dengan KPK harus segera diwujudkan.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyebut bahwa putusan MK akan dipelajari lebih lanjut oleh Biro Hukum KPK sebelum langkah resmi diambil. Publik menanti dengan harap-harap cemas, apakah langkah ini akan menjadi momen kebangkitan atau sekadar formalitas belaka.
Mengurai Tabir Kegelapan
Indonesia tidak bisa terus membiarkan kasus-kasus korupsi di tubuh negara tertutup oleh dalih-dalih hukum yang melindungi pelaku. Sinergi antara TNI dan KPK adalah langkah mutlak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan dengan baik. Jika tidak, sejarah kelam korupsi di tubuh TNI hanya akan menjadi luka yang terus menganga tanpa penyelesaian.
