investigasiindonesia.com – Langkah progresif Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam memutasi pejabat eselon II memicu gelombang apresiasi. Tanpa embel-embel “demosi mandiri”, rotasi ini justru disebut sebagai terobosan segar untuk memperkuat birokrasi. Iqbal menegaskan, semua langkah ini murni untuk penyegaran dan efektivitas pemerintahan, bukan bentuk penurunan jabatan.
“Ini bukan demosi, tapi rotasi berbasis kompetensi. Kita ingin pastikan orang yang tepat ada di posisi yang tepat,” tegas Iqbal usai rapat paripurna DPRD NTB, Selasa (22/4). Proses ini didasarkan pada hasil job fit (uji kesesuaian jabatan) yang digelar 10–11 April 2025.
Yang menarik, Gubernur justru membuka opsi peralihan ke jabatan fungsional—sebuah skema yang disebutnya lebih fleksibel dan dinamis. “Di pusat pun sedang didorong. Jabatan fungsional memungkinkan ASN lebih lincah dalam bertugas,” ujarnya.
Respons positif datang dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, Taufieq Hidayat, yang menyambut baik tawaran beralih ke jabatan fungsional madya. Meski ada kendala usia, ia mengapresiasi niat pemerintah memberikan ruang bagi pejabat yang ingin bertransformasi.
“Ini bukti kepemimpinan yang menghargai kinerja, bukan sekadar mutasi biasa,” kata seorang ASN yang enggan disebut namanya.
Dengan pendekatan meritokrasi dan transparansi, rotasi ini diharapkan jadi contoh bagi daerah lain. Gubernur Iqbal pun berpesan: “Mari lihat ini sebagai momentum untuk bersama membangun NTB yang lebih cepat, lebih gesit, dan lebih melayani.”
Langkah berani Iqbal ini pun viral di media sosial, dengan warganet memuji inovasinya yang jauh dari kesan kaku birokrasi lama.
