investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi NTB sedang mempersiapkan gelombang mutasi pejabat dalam waktu dekat. Nama-nama yang akan bergeser posisinya telah berada di meja Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menandakan bahwa perubahan besar segera terjadi.
Muhammad Akri, Ketua Komisi I DPRD NTB, menyampaikan pesan tegas kepada Gubernur agar hanya menempatkan pejabat dengan rekam jejak bersih, kapasitas mumpuni, dan integritas tinggi. “Ini momentum untuk membuktikan bahwa kepemimpinan NTB hanya diisi oleh orang-orang terbaik,” tegas politisi PPP itu.
Akri menegaskan, publik saat ini mengawasi ketat setiap langkah pemimpin. Penempatan pejabat bermasalah bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga bisa menjadi bumerang bagi citra Gubernur sendiri. “Masyarakat ingin melihat perubahan nyata. Jika pejabat yang dipilih profesional dan berkinerja baik, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam proses mutasi ini. “Tidak boleh ada ruang untuk nepotisme atau pertimbangan politis semata. Keputusan harus murni berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah,” tegas Akri.
Lebih dari sekadar rotasi jabatan, mutasi ini disebut sebagai ujian bagi komitmen Iqbal-Dinda dalam mewujudkan janji-janji kampanye mereka. “Kepala OPD harus berani berinovasi, mengambil langkah progresif, dan bekerja cepat, terutama dalam penanganan kemiskinan dan peningkatan investasi,” jelasnya.
Dukungan penuh dari DPRD NTB pun mengalir, asalkan proses berjalan transparan dan akuntabel. “Kami siap mengawal agar mutasi ini benar-benar membawa angin segar bagi birokrasi NTB,” pungkas Akri.
Dengan langkah ini, Pemprov NTB berpeluang menciptakan sejarah baru: birokrasi yang dinamis, efektif, dan benar-benar melayani rakyat. Semua mata kini tertuju pada Gubernur Iqbal—akankah ia membawa NTB ke level lebih tinggi? Waktulah yang akan menjawab.
