investigasiindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp35 miliar lebih melalui efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Langkah ini diambil setelah pemerintah pusat memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp59 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lombok Tengah, Taufikurrahman Puanote, menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan meninjau ulang program-program yang tidak mendesak. Beberapa pos belanja yang dihapus meliputi pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat seperti Bupati dan Wakil Bupati, biaya perjalanan dinas, serta pengadaan alat tulis kantor (ATK).
“Kami berhasil mengumpulkan Rp35 miliar dari hasil penyisiran program di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dana ini akan dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya dibiayai dari DAK,” ujar Taufikurrahman, Minggu (27/4).
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena proyek infrastruktur tetap akan berjalan meski ada pemotongan dana dari pusat. “Kami memprioritaskan kepentingan publik dengan mengalokasikan kembali anggaran yang ada,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Lalu Wiranata, menyatakan bahwa kebijakan efisiensi ini lebih fleksibel dibandingkan masa pandemi Covid-19. “Kami tidak menghapus belanja modal, hanya menunda pengadaan kendaraan dinas dan mengurangi perjalanan dinas hingga 90%,” jelasnya.
Meski target awal efisiensi adalah Rp59 miliar, Lombok Tengah hanya mampu mengumpulkan Rp35 miliar. Namun, hal ini dinilai cukup untuk menutup kekurangan dana infrastruktur. Proses administrasi melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) masih menunggu penyelesaian teknis, namun proyek perbaikan jalan sudah siap dilaksanakan.
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Dengan langkah ini, pembangunan infrastruktur di Lombok Tengah diharapkan tetap berjalan lancar meski dengan sumber daya yang lebih terbatas.
