investigasiindonesia.com – Para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut baik proses finalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram. Dalam pertemuan dengan Panitia Khusus (Pansus) RTRW DPRD Kota Mataram, mereka menyampaikan harapan agar dokumen ini segera disahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi properti di daerah tersebut.
Ketua REI NTB, Hery Atmaja, mengungkapkan bahwa percepatan penyelesaian RTRW sangat dinantikan oleh para pelaku usaha. “Kami ingin proses perizinan dan peruntukan lahan lebih jelas agar tidak ada kendala saat pembangunan dimulai,” ujarnya. Ia juga meminta agar kebijakan terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pengembang disesuaikan dengan kabupaten/kota lain yang sudah lebih ringan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, H. Amirudin, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Amirudin menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk mempermudah perizinan, termasuk bagi pengembang perumahan. “Kami memberikan pelayanan cepat dan transparan, termasuk konsultasi publik sebelum investasi dilakukan,” jelasnya.
Saat ini, lahan yang tersedia untuk pembangunan perumahan di Mataram mencapai 339 hektar, dengan zonasi yang telah ditetapkan. Pansus RTRW pun menjamin bahwa draf perda ini akan selaras dengan RTRW Provinsi NTB. Ketua Pansus Abd Rachman mengatakan, masukan dari REI akan diakomodasi untuk memastikan kebijakan yang pro-investasi dan berkeadilan.
Kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan pelaku usaha ini dinilai sebagai langkah positif untuk mendorong pertumbuhan properti sekaligus menjaga tata ruang yang berkelanjutan di Kota Mataram.
