investigasiindonesia.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penutupan Pelabuhan Pototano, Sumbawa Barat, yang diinisiasi oleh kelompok tertentu terkait wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Aksi yang direncanakan berlangsung pada 15 Mei 2025 ini dinilai akan mengancam stabilitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di dua pulau utama NTB.

Ketua DPD Organda NTB, H. Junaidi Kasum, menegaskan bahwa Pelabuhan Pototano merupakan urat nadi penghubung antara Lombok dan Sumbawa. “Menutup pelabuhan ini sama saja dengan memutus pasokan barang, mengisolasi warga, dan merugikan ribuan sopir, pedagang, serta pelaku usaha yang bergantung pada transportasi laut,” tegasnya. Data Organda mencatat, setiap hari lebih dari 1.000 kendaraan dan 3.000 penumpang melintasi pelabuhan tersebut, dengan nilai distribusi barang mencapai miliaran rupiah per minggu.

Keresahan juga menyebar di kalangan pengemudi travel, truk, dan bus antar-kota. Ahmad Rizal, salah satu sopir travel rute Bima-Mataram, mengungkapkan kekhawatirannya: “Jika pelabuhan ditutup satu hari saja, kami bisa kehilangan pendapatan untuk seminggu. Banyak penumpang yang sudah booking tiket pasti kecewa.”

Meski menentang aksi penutupan, Organda NTB menyatakan dukungan terhadap aspirasi PPS. “Kami sepakat pembentukan provinsi baru perlu diperjuangkan, tetapi bukan dengan cara yang merusak sendi-sendi perekonomian,” jelas Junaidi. Organda mengusulkan dialog terbuka antara pemrakarsa aksi, pemerintah, dan stakeholders transportasi untuk mencari solusi tanpa mengorbankan kepentingan publik.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, melalui juru bicaranya menyambut baik sikap Organda. “Pemerintah menghargai semangat perjuangan PPS, namun infrastruktur vital seperti Pelabuhan Pototano harus tetap beroperasi. Kami siap memfasilitasi mediasi untuk mencapai win-win solution,” ujarnya.

Analis ekonomi Universitas Mataram, Prof. Lalu Gita Wiryawan, memperingatkan dampak sistemik jika aksi penutupan terjadi. “Gangguan di Pototano akan memicu kelangkaan bahan pokok di Sumbawa dan lonjakan harga di Lombok. Butuh waktu berminggu-minggu untuk memulihkan rantai pasok,” paparnya.

Sebagai alternatif, Organda menggalang dukungan bagi aksi damai seperti petisi daring, long march ke DPRD, atau kampanye simbolis tanpa menghentikan aktivitas pelabuhan. “Perjuangan yang bijak adalah yang tidak memecah belah, tetapi membawa kemaslahatan bagi semua,” tandas Junaidi.

Dengan langkah ini, Organda NTB berharap semangat persatuan dan logika kolektif akan mengalahkan emosi sesaat. Pelabuhan Pototano dipastikan tetap berdenyut, sementara aspirasi Sumbawa terus bergulir melalui kanal-kanal demokratis yang bertanggung jawab.