investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) membuka tahun 2025 dengan catatan gemilang. Realisasi pendapatan daerah per 9 Mei 2025 melesat hingga Rp1,625 triliun, atau 26,28% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp6,186 triliun. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang hanya 24,33%, membuat NTB menjadi sorotan positif Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim, mengungkapkan optimisme tinggi meski realisasi belanja masih di angka 23,82% (Rp1,481 triliun). “Ini wajar di awal tahun karena fokus masih pada persiapan dokumen belanja modal. Triwulan II akan jauh lebih progresif,” tegasnya, Rabu (14/5).
Mendagri Puji Kinerja NTB, Bima Jadi Perhatian Khusus
Mendagri disebut memberikan apresiasi langsung atas capaian NTB, terutama realisasi belanja yang dinilai “luar biasa”. Namun, Nursalim mengakui ada catatan khusus untuk Kabupaten Bima yang perlu mendongkrak realisasi belanjanya. Sebaliknya, Kabupaten Sumbawa Barat dipuji sebagai contoh kinerja ideal dengan penyerapan anggaran yang efisien.
“Kami terus memantau likuiditas kas daerah dan memastikan transfer ke kabupaten/kota berjalan lancar untuk mendukung program lokal,” tambah Nursalim.
Rp5,63 Triliun Dana Siap Disalurkan, Fokus pada Infrastruktur Publik
Meski ada dana mengendap sebesar Rp5,63 triliun (campuran APBD dan APBN), Nursalim menegaskan penyalurannya harus melalui prosedur ketat, mulai dari tender hingga verifikasi fisik. “Tidak mungkin langsung cair di triwulan I. Yang penting progres pembangunan jalan di Lombok Timur dan irigasi pertanian tetap jadi prioritas,” jelasnya.
Efisiensi anggaran juga menjadi kunci. Pemprov NTB memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50% sesuai instruksi presiden, dan mengalihkannya untuk ketahanan pangan, pendidikan, serta kesehatan. “Efisiensi bukan berarti tidak belanja, tapi memastikan setiap rupiah menyentuh kebutuhan rakyat,” tegas Nursalim.
Dengan momentum ini, NTB siap mempertahankan tren positif dan menjawab tantangan kontraksi ekonomi, terutama dari sektor pertambangan. Kolaborasi dengan BPS dan instansi teknis terus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan inklusif. #NTBMaju
