investigasiindonesia.com – DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB mendesak Pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, H Lalu Muhammad Ikbal dan Hj. Indah Damayanti Putri, untuk segera menghadirkan program khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Ketua DPD APJATI NTB, H Edy Sofyan, menyatakan kekhawatirannya atas belum adanya kebijakan konkret dari pemimpin baru NTB untuk melindungi dan memberdayakan PMI, meski sudah tiga bulan menjabat.

“Kami belum melihat gebrakan nyata dari Pak Gubernur terkait perlindungan PMI. Fokus pemerintah saat ini masih sangat berat di sektor pariwisata, padahal tidak semua masyarakat bisa menikmati manfaatnya,” tegas Edy dalam keterangan resmi, Kamis (15/5).

Edy membeberkan fakta bahwa minat masyarakat NTB menjadi PMI justru melonjak drastis pasca-pandemi Covid-19, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Data menunjukkan, gelombang pengiriman PMI ke negara seperti Malaysia dan Timur Tengah terus meningkat, bahkan melebihi angka sebelum pandemi.

“Pariwisata hanya bisa dinikmati oleh mereka yang punya pendidikan tinggi atau modal usaha. Lalu bagaimana dengan rakyat kecil yang tak punya akses? PMI adalah pilihan terakhir mereka untuk bertahan hidup,” ujar Edy.

APJATI mendesak Pemprov NTB, di bawah kepemimpinan Gubernur Ikbal yang pernah menjabat sebagai Duta Besar, untuk memanfaatkan pengalamannya di kancah internasional guna membangun sistem perlindungan PMI yang lebih solid. Harapannya, pemerintah bisa memberikan pelatihan, advokasi, dan pendampingan hukum bagi PMI yang rentan mengalami persoalan di luar negeri.

“Kami yakin Pak Gubernur, dengan latar belakang diplomasinya, bisa menciptakan terobosan besar bagi PMI NTB. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri tanpa dukungan pemerintah,” tandas Edy.

Tuntutan ini dinilai sebagai ujian pertama bagi kepemimpinan Ikbal-Damayanti dalam membuktikan komitmennya terhadap kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tak hanya mereka yang terlibat di sektor pariwisata. Jika diabaikan, gelombang PMI tanpa perlindungan memadai dikhawatirkan akan memicu masalah sosial baru di masa depan.