investigasiindonesia.com – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, diklaim mendukung penuh percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Keyakinan ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTB, Muhamad Akri, yang meyakini bahwa Pemprov NTB sejalan dengan aspirasi masyarakat Sumbawa.

“Saya yakin Pak Gubernur pasti mendukung. Semua elemen di NTB juga bersatu untuk mewujudkan keinginan saudara-saudara kita di Pulau Sumbawa. Perjuangan ini sudah lama,” tegas Akri kepada Lombok Post (18/5).

Meski demikian, hambatan utama saat ini adalah moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat. Kondisi ini memicu gerakan masif dari masyarakat Sumbawa untuk mendesak pencabutan moratorium tersebut. Selain lobi intensif di Jakarta, aksi demonstrasi di daerah juga terus digencarkan.

Aksi unjuk rasa besar-besaran pada 15 Mei 2025 lalu melibatkan ribuan warga dari 5 kabupaten/kota di Pulau Sumbawa. Aksi berlangsung damai, meski sempat muncul kekhawatiran adanya pemblokiran jalan. Akri mengapresiasi semangat masyarakat namun mengingatkan agar gerakan tetap menjaga ketertiban umum.

“Aksi damai adalah hak, tapi jangan sampai mengganggu ekonomi rakyat. Kami tidak ingin niat luhur ini justru memicu antipati,” tambahnya.

Samudra Putra, Koordinator KP4S wilayah Dompu-Bima, mengonfirmasi bahwa rencana blokade jalan selama 5 hari sempat disiapkan. Namun, setelah mendapat arahan dari pusat, aksi tersebut ditunda sambil menunggu keputusan final dari Jakarta.

“Gerakan ini murni dari rakyat, tanpa kepentingan politik. Jika belum ada kepastian, kami siap turun dengan massa lebih besar,” tegas Samudra.

Dengan dukungan penuh elite lokal dan tekanan massa yang terorganisir, pembentukan PPS kini semakin dekat dengan realisasi. Masyarakat Sumbawa menanti keputusan pemerintah pusat yang dinilai sebagai jawaban atas perjuangan puluhan tahun.