Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB telah resmi menyerahkan penanganan kasus dugaan gratifikasi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB, Zamroni Aziz, kepada Polda NTB. Keputusan ini menjadi sorotan publik, terutama karena nilai gratifikasi yang diduga terlibat mencapai angka fantastis, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 700 juta.
Langkah Kejati NTB untuk “mundur” dalam penyelidikan kasus ini didasarkan pada alasan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan Polda NTB untuk menangani perkara tersebut. “Kami saling menghargai. Dengan adanya surat perintah di Polda, kami serahkan sepenuhnya kasus ini kepada mereka,” ujar Enen pada Selasa (10/12).
Nilai Fantastis Gratifikasi
Dugaan gratifikasi yang menyeret nama Zamroni Aziz mencakup berbagai praktik mematok “harga” untuk jabatan, transfer pegawai, hingga pungutan terhadap petugas haji. Berdasarkan informasi yang beredar, tarif untuk jabatan eselon III lingkup Kementerian Agama NTB disebut mencapai Rp 500 juta hingga Rp 700 juta. Tak hanya itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ingin pindah tugas dikabarkan harus membayar Rp 15 juta hingga Rp 50 juta, tergantung jarak lokasi yang diinginkan.
Lebih mencengangkan lagi, Zamroni juga diduga meminta uang dari panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) 2024, baik dari PPIH Arab Saudi maupun PPIH kloter. Nominal pungutan ini berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta per petugas. Laporan ini telah mengundang perhatian luas, baik dari internal Kementerian Agama maupun masyarakat umum.
Diamnya Polda NTB
Meskipun kini penanganan kasus telah berada di tangan Polda NTB, belum ada pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan. Kabid Humas Polda NTB, AKBP Mohammad Khalid, hanya memberikan tanggapan singkat, “Terima kasih infonya, saya tanyakan dulu informasi,” ujar Khalid.
Ketiadaan informasi yang konkret dari Polda NTB memicu spekulasi publik. Berbagai pihak mempertanyakan sejauh mana keseriusan aparat hukum dalam mengungkap dugaan gratifikasi yang melibatkan angka hingga ratusan juta rupiah ini.
Gelombang Desakan Publik
Publik terus mendesak agar kasus ini ditangani secara transparan. Berbagai surat telah masuk ke Kejati NTB, mempertanyakan perkembangan penyelidikan. Namun, Kejati dengan tegas menyatakan bahwa semua berkas dan bukti telah diserahkan kepada Polda NTB.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari kelompok masyarakat sipil yang meminta agar KPK turun tangan. “Jika nominal gratifikasi mencapai ratusan juta hingga miliaran, ini bukan sekadar masalah lokal, melainkan kejahatan besar yang harus diawasi KPK,” ujar seorang aktivis antikorupsi.
Dampak di Internal Kemenag
Kasus ini telah mencoreng citra Kementerian Agama di mata masyarakat. Pegawai Kemenag yang tidak terlibat dalam kasus ini merasa dirugikan oleh tuduhan yang menyeret nama besar institusi mereka. Selain itu, dugaan tarif untuk jabatan dan transfer pegawai menunjukkan adanya praktik yang bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
Langkah Selanjutnya
Keputusan Polda NTB untuk mengambil alih penyelidikan menjadi penentu arah penyelesaian kasus ini. Jika bukti-bukti kuat terbukti, Zamroni Aziz dapat menghadapi ancaman hukuman berat atas dugaan gratifikasi ini. Namun, bola kini berada di tangan aparat hukum untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan.
Dengan nilai dugaan gratifikasi yang fantastis, kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar di NTB tahun ini. Masyarakat kini menantikan jawaban dan tindakan nyata dari pihak berwenang. Akankah kasus ini menjadi titik balik pemberantasan korupsi, atau justru berakhir tanpa kejelasan? Waktu yang akan menjawab.
