investigasiindonesia.com – Pansus IV DPRD NTB sedang berada di ujung tanduk dalam menentukan nasib Dinas Koperasi dan UKM. Di tengah godaan untuk menggabungkannya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, muncul gelombang dukungan agar dinas ini tetap berdiri sendiri. Alasannya? Program nasional Koperasi Merah Putih Prabowo-Gibran membutuhkan fokus penuh di tingkat daerah!
Dengan lebih dari 1.600 koperasi aktif di NTB, keputusan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. Sudirsah Sujanto, anggota Pansus IV, menegaskan bahwa efisiensi bukan satu-satunya pertimbangan. “Ini tentang memastikan program prioritas nasional berjalan maksimal,” tegasnya.
Raperda Perampingan OPD yang sedang digodok sebenarnya sudah memasuki tahap akhir. Namun, Hamdan Kasim, Ketua Pansus, mengaku masih terbuka untuk revisi. “Prinsipnya, kelembagaan harus sesuai rumpun urusan pemerintahan, tapi kami juga mempertimbangkan dinamika lokal,” jelasnya.
Provinsi lain seperti Papua Baru sudah memangkas OPD hingga hanya 22 instansi. Namun, NTB rupanya tak mau gegabah. “Kami ingin keputusan ini matang, bukan sekadar ikut tren,” tambah Sudirsah.
Pertarungan kebijakan ini akan mencapai klimaks dalam pembahasan mendatang. Apakah Dinas Koperasi akhirnya berdiri sendiri atau melebur? Semua tergantung pada kesepakatan final antara DPRD dan Pemprov NTB. Satu hal yang pasti: nasib ribuan koperasi dan UMKM di NTB sedang dipertaruhkan!
