investigasiindonesia.com – Di tengah gemuruh isu pernikahan anak dan kekerasan seksual yang kerap menyita perhatian, Nusa Tenggara Barat (NTB) justru melangkah maju dengan strategi jitu: pendidikan seksual komprehensif. Anggota Komisi V DPRD NTB, Nadirah Al Habsyi, menegaskan bahwa solusi terbaik bukan hanya melalui hukum, tetapi lewat transformasi pola pikir sejak dini.
“Pendidikan seksual bukan lagi tabu, melainkan kebutuhan mendesak,” tegas Nadirah, Ketua DPW PBB NTB, dengan semangat membara. Ia menekankan bahwa kurikulum ini harus mencakup semua gender—tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. “Mereka harus paham betul konsekuensi pernikahan dini dan kekerasan seksual, baik fisik maupun verbal,” tambahnya.
Fakta di lapangan menunjukkan, banyak masyarakat belum menyadari bahwa kekerasan seksual bisa berbentuk ucapan, candaan, atau tekanan psikologis. “Ini yang sering luput,” ujar Nadirah. Ia pun mendorong kolaborasi masif antara pemerintah desa, sekolah, hingga lembaga masyarakat. “Sinergi adalah kunci. Tidak bisa hanya satu pihak yang bergerak,” serunya.
Lebih jauh, Nadirah mendesak integrasi pendidikan seksual ke dalam kurikulum formal, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. “Anak-anak harus fokus sekolah, bukan dipaksa menikah,” tegasnya. Ia menyambut positif langkah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang melaporkan kasus pernikahan anak ke polisi. “Langkah hukum penting untuk memberi efek jera. Tidak boleh lagi ada kompromi,” tandasnya.
Dengan semangat gotong royong, NTB sedang menulis babak baru: memutus rantai masalah sosial lewat edukasi, bukan sekadar hukuman. “Ini tanggung jawab kita bersama. Ayo, dukung anak-anak NTB meraih masa depan cerah!” pungkas Nadirah, mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak serentak.
Optimisme ini bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang sedang dibangun. Jika semua pihak konsisten, NTB bisa menjadi contoh nasional dalam pencegahan pernikahan anak dan kekerasan seksual—dengan pendidikan sebagai tombak utama. Maju NTB, Bangkit untuk Generasi Lebih Baik!
