Drama kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan kabupaten/kota (UMK) tahun 2025 akhirnya mencapai klimaks. Pemerintah menetapkan kenaikan sebesar 6,5 persen, efektif per 1 Januari 2025. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekadar kabar bahagia bagi pekerja. Pengusaha mulai gelisah, bahkan beberapa mulai mengeluh seperti “kopi pagi tanpa gula.”
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) NTB, I Gede Putu Aryadi, mengonfirmasi kenaikan ini sudah “di-lock” dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. “Kita pakai formula pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi. UMP NTB yang sebelumnya Rp 2.444.067 naik jadi Rp 2.602.931,” jelas Gede dengan nada tegas, seolah tak peduli dengan drama yang mewarnai pengusaha di luar sana.
Buruh: “Yess! Tapi Cukupkah?”
Dari sisi buruh, ini jelas kabar baik. Para pekerja di Lombok dan NTB menyambut kenaikan ini dengan harapan. Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) NTB bahkan bersumpah akan mengawal implementasi aturan ini agar tidak ada “manuver” dari pihak-pihak tertentu.
“Buat kami, kenaikan ini adalah hasil perjuangan panjang. Tapi, apakah cukup? Harga kebutuhan pokok juga naik, Bung!” ujar seorang anggota SPN yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa buruh lain yang diwawancarai menyebut kenaikan ini hanya cukup untuk “jajan cilok dan bayar listrik.” Mereka berharap ada kebijakan lain yang membantu daya beli mereka tetap stabil.
Pengusaha: “Duit Dari Mana Lagi?”
Di sisi lain, pengusaha lokal mulai sibuk menghitung ulang neraca keuangan mereka. “6,5 persen? Bagus untuk buruh, tapi kami harus cari cara menekan biaya. Jangan sampai kami bangkrut,” keluh seorang pengusaha tekstil di Lombok Timur yang memilih anonim.
Isu kenaikan UMP ini juga memicu diskusi panas di kalangan pelaku UMKM. “Kami bukan tidak setuju, tapi pemerintah harus bantu kami juga. Kalau tidak, ya siap-siap saja UMKM gulung tikar,” kata seorang pengusaha katering.
Gubernur NTB Siap Tempel Tanda Tangan
Sidang pengupahan sudah rampung, dan Gubernur NTB hanya tinggal menandatangani keputusan ini pada 11 Desember 2024. “Kami patuh pada pedoman nasional. Kalau ada keberatan, itu urusan pengusaha. Kami fokus pada kepentingan pekerja,” ujar Gede.
Namun, beberapa pihak menyayangkan kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pengusaha. “Ini keputusan sepihak. Kalau semua pihak dilibatkan, mungkin solusinya lebih baik,” kritik seorang ekonom dari Universitas Mataram.
Protes atau Pesta?
Meskipun banyak pihak menyambut baik kenaikan ini, sejumlah pengusaha sudah bersiap melancarkan protes. “Kenaikan ini terlalu besar! Bisnis kami belum pulih dari dampak pandemi,” tegas seorang pengusaha hotel di Gili Trawangan.
Namun, di sisi lain, buruh menyebut protes ini sebagai “drama klasik.” “Dulu, setiap ada kenaikan UMP, mereka bilang mau bangkrut. Tapi nyatanya bisnis tetap jalan,” sindir seorang buruh pabrik.
Siapa Pemenangnya?
Kenaikan 6,5 persen ini memang jadi langkah signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tapi masalah klasik tetap muncul: mampukah pengusaha bertahan? Dengan ekonomi yang masih merangkak naik, NTB sedang dihadapkan pada tantangan besar.
Satu yang pasti, drama ini belum selesai. Apakah ini awal dari masa depan cerah bagi pekerja atau justru mimpi buruk bagi pengusaha? Waktu yang akan menjawab.
