investigasiindonesia.com – Suara keras dilontarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Barat kepada Bupati setempat, H. Lalu Akhmad Zaini (LAZ), untuk segera mengisi sejumlah posisi strategis yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Desakan ini muncul akibat maraknya praktik rangkap jabatan di kalangan pejabat, yang dinilai menghambat efektivitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi.
Ketua Komisi I DPRD Lobar, Akhyar Rosidi, menegaskan perlunya pengisian segera jabatan-jabatan yang masih lowong melalui seleksi terbuka. “Kami mendorong Bupati untuk segera melakukan seleksi terbuka agar roda pemerintahan berjalan optimal,” ujarnya saat berbincang dengan wartawan, Senin (26/5).
Pejabat Merangkap, Kinerja Terancam
Akhyar menyoroti beberapa pejabat yang saat ini memikul beban ganda. Salah satunya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, H. Lalu Najamudin, yang sekaligus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Contoh lain adalah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Ahmad Syaikhu, yang merangkap sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tak ketinggalan, Kepala Dinas Perhubungan, Baiq Yeni Satriani Ekawati, juga harus mengemban tugas sebagai Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
“Kondisi ini harus segera dievaluasi karena berdampak pada kinerja di lapangan. Ke depan, rangkap jabatan harus diminimalisir agar tidak menimbulkan masalah serius,” tegas Akhyar.
Beban Ganda, Pelayanan Tersendat
Menurutnya, beban kerja berlebih akibat merangkap jabatan membuat para pejabat tidak bisa fokus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ia mendesak Pemkab Lobar segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai aturan yang berlaku.
Tak hanya itu, DPRD Lobar juga akan memanggil pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), untuk meminta penjelasan soal tata kelola kepegawaian. “Kami dari Komisi I akan terus mengawal proses ini demi kelancaran pelayanan di Bumi Patuh Patut Patju,” tegas Akhyar, yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Lobar.
10 Jabatan Strategis Masih Lowong
Data terbaru menunjukkan, setidaknya ada 10 posisi kepala OPD yang belum diisi secara definitif, meliputi:
Dinas Ketahanan Pangan
Bappeda
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Staf Ahli Bidang KSDM
Satpol PP
Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kesehatan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Kelautan dan Perikanan
“Kami minta ini jadi perhatian serius Bupati dan Wakil Bupati, Hj. Nurul Adha,” tandas Akhyar.
Dengan langkah cepat dari Pemkab, diharapkan birokrasi di Lombok Barat bisa kembali efisien dan pelayanan publik semakin optimal bagi masyarakat.
