investigasiindonesia.com – Kota Mataram resmi mengukuhkan 1.170 hektar lahan baku sawah sebagai komitmen menjaga ketahanan pangan di tengah pesatnya pembangunan. Keputusan ini menjadi penanda keseriusan pemerintah daerah mempertahankan warisan hijau meski dikelilingi zona perdagangan, jasa, dan perumahan.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menegaskan, penetapan ini mencakup Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 338 hektar yang menjadi “harga mati” tak boleh tersentuh pembangunan. “Sekalipun berada di zona kuning yang memperbolehkan aktivitas komersial, sawah tetap dihitung sebagai lahan baku. Ini langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan jangka panjang,” tegas Lale, Minggu (22/6).
Fakta menarik terungkap: sebagian sawah justru berada di kawasan Jalan Lingkar Selatan yang telah ditetapkan sebagai zona perdagangan. Pemerintah memilih pendekatan realistis dengan mempertahankan status lahan tersebut sebagai sawah, siapapun pemiliknya. “Kami berharap tak ada pembangunan di atasnya dalam 5-10 tahun ke depan. Tapi jika ada yang berminat membangun ruko atau perumahan di pinggir jalan, itu diperbolehkan selama tak menggerus sawah inti,” paparnya.
Data ini telah mendapat lampu hijau dari DPRD Mataram dan akan segera dibawa ke Pemprov NTB untuk sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Prosesnya tak sederhana – setelah disetujui provinsi, dokumen ini akan menempuh pembahasan lintas kementerian di tingkat pusat.
Di balik optimisme tersebut, tantangan nyata mengintai. Plt. Kepala Dinas Pertanian, Irwan Harimansyah, mengaku tekanan pembangunan hunian horizontal kian mengkhawatirkan. “Solusinya? Beralih ke hunian vertikal! Apartemen dan rusun harus jadi masa depan agar lahan pertanian tak terus tergerus,” cetusnya.
Ancaman lain datang dari berkurangnya kuota pupuk bersubsidi yang dialokasikan berdasarkan luas lahan. “Setiap hektar yang hilang berarti potensi berkurangnya bantuan pemerintah. Ini bukan sekadar soal produksi beras, tapi juga nasib petani kecil,” tambah Irwan.
Kebijakan ini menjadi ujian nyata bagi Mataram – kota yang ingin tetap hijau di tengah gempuran modernisasi. Dengan langkah ini, Mataram menegaskan diri sebagai contoh nyata bagaimana pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana, tapi aksi nyata yang terukur!
