investigasiindonesia.com – Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan serius di sektor otomotif pada awal 2025. Data terbaru menunjukkan penurunan tajam dalam penjualan kendaraan bermotor, terutama mobil, sementara sepeda motor masih mendominasi pasar meski dengan pertumbuhan yang melambat. Kondisi ini mengancam target penerimaan pajak daerah, memaksa pemerintah setempat merancang strategi darurat untuk menghindari defisit anggaran.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, H. Fathurahman, mengungkapkan bahwa dalam lima bulan pertama tahun ini (Januari-Mei 2025), penjualan sepeda motor menyumbang 35,79% dari total transaksi kendaraan. Namun, angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penjualan mobil justru tertekan, menandakan perlambatan yang mengkhawatirkan.
“Jika tren ini berlanjut, target pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bisa meleset. Kami tidak bisa diam saja,” tegas Fathurahman.
Fathurahman menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun, ia tetap optimis bahwa momentum panen raya di akhir tahun bisa menjadi penyelamat. “Pengalaman menunjukkan, triwulan terakhir (Oktober-Desember) selalu menjadi puncak penjualan karena banyak masyarakat melakukan inden kendaraan baru,” ujarnya.
Penertiban Massal Kendaraan Tidak Terdaftar (TMDU) dengan Pendekatan Digital
Proses administrasi pajak kendaraan akan dipermudah melalui sistem online, termasuk pembayaran via transfer dan verifikasi elektronik. “Kami ingin menghilangkan alasan masyarakat untuk menunda daftar ulang,” kata Fathurahman.
Insentif Pajak Progresif yang Lebih Besar dari Daerah Lain
NTB berencana memberikan diskon pajak atau potongan biaya administrasi yang lebih tinggi dibanding provinsi lain. “Kami sedang kalkulasi besaran insentifnya, tapi pasti akan lebih menarik,” janjinya.
Harapan di Tengah Tantangan
Meski situasinya tidak ideal, pemerintah NTB yakin bahwa kombinasi antara kemudahan digital dan insentif finansial bisa memacu kembali minat beli masyarakat. “Kami tidak ingin terjebak dalam situasi pasif. Segera akan ada terobosan baru,” tandas Fathurahman.
Dengan langkah-langkah ekstrem ini, NTB berharap dapat memulihkan geliat pasar otomotif sekaligus menyelamatkan pendapatan daerah dari ancaman krisis pajak kendaraan. Semua mata kini tertuju pada efektivitas kebijakan yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.
