investigasiindonesia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyatakan kesiapannya untuk beradaptasi pasca-pembubaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) oleh pemerintah pusat. Meski tim ini dinilai banyak memberikan manfaat, Pemkot memastikan bahwa semangat memberantas pungli tidak akan surut. Sekretaris Daerah Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, menegaskan bahwa pihaknya akan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat sebelum mengambil langkah konkret.
“Kami siap menyesuaikan dengan skema baru apa pun yang akan diterapkan. Yang penting, semangat memberantas pungli harus tetap menyala,” tegas Basri, Senin (23/6).
Selama ini, Saber Pungli di Mataram berperan penting dalam menindak laporan masyarakat terkait pungutan liar di sektor pendidikan, perizinan, dan layanan publik lainnya. Keberadaan tim ini dinilai mampu mendorong transparansi dan integritas birokrasi. Namun, dengan dicabutnya Perpres No. 87 Tahun 2016 dan digantikan oleh Perpres No. 49 Tahun 2025, Pemkot kini fokus pada penguatan sistem pengawasan internal.
“Saber Pungli hanyalah salah satu alat. Kami juga punya Inspektorat dan OPD lain yang terus bekerja memantau praktik penyimpangan,” jelas Basri.
Asisten I Setda Kota Mataram, H Lalu Martawang, menambahkan bahwa pembubaran Saber Pungli di tingkat nasional tidak serta-merta menghentikan upaya pemberantasan pungli di daerah. Kolaborasi antara Pemkot dengan Polresta Mataram disebut sudah berjalan solid dan akan terus diperkuat.
“Yang penting, pengawasan harus tetap berjalan, penindakan harus tetap ada. Masyarakat tidak boleh ragu lagi,” tegas Martawang.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Wayan Wardana, menyambut positif keputusan pembubaran Saber Pungli. Menurutnya, tim ini bersifat ad hoc dan dalam praktiknya sering tumpang tindih dengan tugas kepolisian dan kejaksaan.
“Lebih baik kita dorong institusi formal seperti polisi, kejaksaan, dan pengawas internal untuk lebih proaktif. Pungli ini masalah sistemik, butuh pendekatan berkelanjutan, bukan sekadar tim temporer,” ujar Wardana.
Meski mengakui masih banyak pekerjaan rumah, Pemkot Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Koordinasi dengan instansi vertikal dan penegak hukum akan diperkuat guna memastikan pengawasan berjalan optimal.
“Clean and good governance adalah prinsip kami. Apapun bentuk kelembagaan penggantinya, kami siap mendukung,” pungkas Martawang.
Dengan langkah ini, Pemkot Mataram berharap dapat menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih bersih, efisien, dan bebas dari praktik pungutan liar. Masyarakat pun diimbau untuk tetap aktif melapor jika menemukan indikasi penyimpangan.
