investigasiindonesia.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, yang akrab disapa Umi Dinda, kembali menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah dalam memperkuat sistem pelayanan publik. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, Kota Mataram, Rabu (23/6).
Dengan mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Layanan Kesamsatan dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ”, Umi Dinda menilai rapat ini sebagai momentum strategis untuk menyatukan langkah dan visi dalam membangun sistem perpajakan kendaraan bermotor yang lebih transparan dan akuntabel.
“Sepuluh kabupaten/kota di NTB harus melihat ini sebagai peluang besar untuk membangun sistem transportasi yang tidak hanya aman dan teratur, tapi juga mendatangkan manfaat langsung bagi daerah dan masyarakat,” ujar Umi Dinda dalam sambutannya.
Lebih dari sekadar forum teknis, rapat koordinasi ini menjadi ruang pembahasan konkret bagi hambatan lapangan, termasuk rendahnya kesadaran wajib pajak, integrasi data antarinstansi, hingga inovasi pelayanan berbasis digital.
Umi Dinda juga mengajak semua pihak untuk meninggalkan ego sektoral dan lebih terbuka terhadap kolaborasi lintas instansi. “Kesuksesan pengelolaan pajak kendaraan bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana kita melayani masyarakat dengan lebih baik,” tegasnya.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Bappenda, Ditlantas Polda NTB, Jasa Raharja, serta kepala-kepala UPT Samsat se-NTB. Mereka sepakat untuk meningkatkan layanan berbasis digital, memperluas edukasi publik, serta mendorong kemudahan pembayaran bagi wajib pajak.
Melalui kerja sama yang solid antar kabupaten/kota, Provinsi NTB menargetkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak kendaraan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang vital.
