investigasiindonesia.com – Rapat paripurna DPRD Lombok Timur pada Kamis (10/7) berubah menjadi ajang debat panas. Di balik pengesahan Raperda pertanggungjawaban APBD 2024, tersimpan sejumlah catatan kritis yang mengancam kepentingan publik. Wakil Bupati HM. Edwin Hadiwijaya membuka sidang dengan pidato resmi, namun atmosfer berubah tegang ketika sejumlah fraksi melontarkan kritik pedas.
Amrul Jihadi dari Fraksi Partai Demokrat membeberkan kejanggalan serius. “Kami belum menerima dokumen hasil pemeriksaan BPK. Padahal, itu hak DPRD untuk mengawasi keuangan daerah,” ujarnya. Dokumen itu ternyata masih ditahan pihak eksekutif, sebuah praktik yang disebutnya menghambat fungsi pengawasan.
Tidak hanya itu, Amrul menyoroti kebijakan kontroversial Pemda yang menempatkan dana APBD dalam bentuk deposito. “Memang sah, tapi ini seperti memenjarakan uang rakyat. Bunga deposito menambah PAD, tapi uang menganggur berarti pembangunan mandek,” tegasnya. Ia juga mengungkap fakta mengejutkan: serapan anggaran 2024 baru 20%, sebuah angka yang berpotensi melumpuhkan program vital.
Ketua DPRD M. Yusri mengakui seluruh fraksi menyetujui Raperda, namun dengan segudang catatan. “Masih banyak OPD kinerjanya buruk, terutama dalam penyerapan anggaran,” ungkapnya. Ia memperingatkan agar eksekutif lebih cermat, atau Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) akan kembali membengkak.
Masalah lain yang mengemuka adalah chaos pengelolaan PBB-P2. Data objek pajak tidak akurat, bahkan penghapusan piutang kadaluarsa dilakukan tanpa dokumen lengkap. “Ini celah korupsi yang harus segera ditutup,” desak Yusri.
Konflik parkir di sekitar pasar juga jadi sorotan. Warga mengeluh halaman rumah mereka disulap jadi tempat parkir tanpa koordinasi jelas. “Harus ada kejelasan, jangan sampai berebut PAD tapi rakyat dirugikan,” tegasnya.
Yang paling menyentak adalah kritik soal layanan kesehatan berbasis KTP. “Janji itu ternyata omong kosong. Masih banyak warga ditolak di Puskesmas karena aturan teknis tidak jelas,” ujar Yusri.
Rapat ini membuktikan satu hal: uang rakyat masih jadi ajang tarik-menarik kepentingan. Jika tidak ada perubahan, Lombok Timur bisa terjebak dalam lingkaran pembangunan yang berjalan di tempat.
