investigasiindonesia.com – Pemerintah kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas pangan dengan menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat membutuhkan. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), sebanyak 511.381 keluarga di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerima bantuan 10 kilogram beras per keluarga untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Perum Bulog NTB ditunjuk sebagai pelaksana penyaluran, dengan total distribusi mencapai 10.200 ton beras. Bantuan ini diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan memperoleh 20 kg beras. Proses penyaluran ditargetkan selesai paling lambat 31 Juli 2025.
Sri Murniati, Pimpinan Wilayah Bulog NTB, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan inflasi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. “Dengan penyaluran sekaligus, kami harap bantuan lebih efisien dan tepat waktu,” ujarnya.
Sebelum didistribusikan, Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan melakukan uji mutu untuk memastikan kualitas beras layak konsumsi. Setelah itu, rencana logistik disusun agar seluruh desa dan kelurahan terjangkau tanpa terkendala.
Selain bantuan pangan reguler, pemerintah juga menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) guna menjaga ketersediaan beras di pasaran dengan harga terjangkau. “Ini bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat, terutama di tengah fluktuasi harga pangan,” tegas Sri.
Dukungan pemerintah daerah dan aparat setempat menjadi kunci kelancaran distribusi. Bulog berharap seluruh penerima manfaat bisa merasakan manfaat program ini sesuai target. “Kolaborasi semua pihak sangat penting agar bantuan benar-benar sampai ke yang membutuhkan,” pungkas Sri.
Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada keluarga di NTB yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
