investigasiindonesia.com – Gonjang-ganjing penentuan struktur kepengurusan DPD I Partai Golkar NTB periode 2025–2030 mulai mengerucut, namun satu nama penting masih menjadi misteri: Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda. Meski tim formatur mengklaim susunan kepengurusan sudah rampung, belum ada kejelasan soal posisi Wakil Gubernur NTB tersebut dalam struktur partai berlambang pohon beringin itu.
Ketua DPD I Golkar NTB Mohan Roliskana yang juga memimpin tim formatur, disebut telah menyelesaikan susunan lengkap mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga jajaran wakil dan bidang. Namun, posisi Umi Dinda seakan “ditahan di belakang layar”, membuat publik dan kader bertanya-tanya: apakah Dinda akan diberi tempat terhormat, atau justru dibiarkan bertahan di zona abu-abu?
“Kalau soal Bu Dinda, itu ranah khusus. Ketua tim formatur pasti sudah memikirkan matang-matang,” ujar anggota tim formatur Hamdan Kasim, diplomatis.
Dinda sendiri bukan nama sembarangan di Golkar. Dua periode sebagai Bupati Bima, dan kini menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB, menjadikannya sebagai salah satu figur paling menonjol di tubuh Golkar NTB. Namun, hingga kini ia masih menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Bima.
Menurut pengamat politik dari UIN Mataram, Dr. Ihsan Hamid, terlalu kecil kemungkinan Umi Dinda tidak masuk ke dalam struktur fungsionaris DPD I. “Secara etika organisasi dan tradisi Golkar, kepala daerah atau pejabat publik dari partai hampir selalu dilibatkan. Apalagi jabatan Bu Dinda sangat strategis,” jelasnya.
Ihsan menyebut dua posisi ideal bagi Dinda: Ketua Dewan Pembina atau Ketua Dewan Pakar. “Itu posisi yang sepadan dengan statusnya sebagai wakil gubernur dan menunjukkan penghormatan partai kepada kontribusinya.”
Menariknya, Dinda juga disebut tidak akan banyak ‘bergerak’ atau menunjukkan resistensi terhadap kepemimpinan Mohan. Ketimbang menciptakan friksi internal, Umi Dinda diperkirakan akan memilih peran akomodatif demi menjaga soliditas partai menjelang tahun-tahun politik.
“Kalau ada manuver, seharusnya sudah terlihat saat Musda lalu. Sekarang, yang ada adalah proses penempatan yang penuh pertimbangan politik dan etika organisasi,” papar Ihsan.
Kini, bola panas ada di tangan Ketua DPD I Mohan Roliskana. Akankah ia menempatkan Umi Dinda di panggung depan, atau membiarkannya tetap berperan dari pinggiran?
Satu hal yang pasti: posisi Umi Dinda bukan hanya soal jabatan di atas kertas—ini tentang keseimbangan, sinyal politik, dan arah masa depan Golkar NTB.
