investigasiindonesia.com – Di balik keputusan penutupan total jalur pendakian Gunung Rinjani, ada jeritan sunyi yang luput dari sorotan: para porter dan pelaku wisata lokal kini kehilangan sumber penghidupan utama mereka. Kebijakan yang disebut “darurat keselamatan” ini justru memantik reaksi keras dari pelaku pariwisata, termasuk Dewantoro Umbu Joka, Anggota Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB.
“Ini bukan solusi, ini panik berlebihan,” tegas Dewantoro, Senin (22/7). Menurutnya, penutupan ini lebih mencerminkan ketakutan terhadap opini global ketimbang kebijakan rasional berbasis data dan kearifan lokal.
Sikap ini dituangkan secara resmi dalam nota protes kepada Kementerian Pariwisata, meskipun keputusan penutupan datang dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). “Seolah-olah kita tunduk total pada tekanan luar, tanpa memikirkan nasib masyarakat sendiri,” ujarnya.
Dampak ekonomi langsung dirasakan travel agent, pengusaha hotel, hingga masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian. Tiket dibatalkan, reservasi kamar kosong, porter dan guide kehilangan pemasukan harian. “Orang-orang jadi nganggur sekarang. Ini bukan hanya soal wisata, tapi soal perut,” kata Dewantoro prihatin.
Ia menegaskan, kejadian kecelakaan memang harus menjadi bahan evaluasi, tapi bukan alasan untuk mematikan seluruh kegiatan pendakian. Dari data BPPD NTB, sejak 2016 telah terjadi lebih dari 200 kecelakaan pendaki di Rinjani. Namun, bukannya tutup total, justru perbaikan sistem keselamatanlah yang harus menjadi fokus.
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Pelita Putra, juga menegaskan pentingnya evaluasi total SOP pendakian dan evakuasi. Namun ia sepakat, harus ada batas waktu dan kejelasan. “Kalau penutupan dilakukan tanpa tenggat, ini tidak adil bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, ada dua hal yang penting untuk dilindungi dalam isu Rinjani ini: keselamatan pendaki dan martabat masyarakat lokal. “Rinjani itu sakral bagi masyarakat Sasak. Ia bukan sekadar gunung, tapi simbol spiritual dan sumber kehidupan. Itu harus dihargai, baik oleh pendaki maupun oleh pemerintah,” tegasnya.
Kecelakaan yang terjadi pada dua wisatawan asing pekan lalu memang menyentak perhatian nasional. Namun yang terlupakan adalah bagaimana kesakralan Rinjani dan pengetahuan lokal dapat menjadi bagian dari mitigasi risiko, bukan justru diabaikan dalam kebijakan.
“Alih-alih ditutup, kenapa tidak diperbaiki? Libatkan tokoh adat, pekerja lokal, dan komunitas pecinta alam dalam membangun SOP baru. Karena yang paling paham Rinjani adalah mereka yang hidup dari dan untuknya,” pungkas Dewantoro.
