investigasiindonesia.com – Ancaman pangan curang kembali mencuat ke permukaan. Tak hanya beras premium oplosan yang diungkap Presiden Prabowo Subianto, tapi juga indikasi permainan curang dalam penjualan minyak goreng di wilayah Mataram. Menanggapi peringatan keras dari Presiden, Polda NTB tak tinggal diam. Sebuah Satuan Tugas (Satgas) khusus telah dibentuk untuk mengawasi dan menindak oknum pelaku kecurangan pangan di Bumi Gora.
“Ini bukan sekadar himbauan. Presiden sudah memberikan sinyal tegas bahwa permainan di sektor pangan adalah kejahatan serius. Maka kami bentuk Satgas lintas instansi untuk merespons langsung di lapangan,” ujar Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan, Rabu (23/7).
Satgas ini melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintah daerah. Mereka akan turun langsung melakukan pemantauan, pengecekan stok, serta menelusuri jejak distribusi bahan pokok strategis. Tak hanya beras, minyak goreng pun ikut jadi sorotan setelah ditemukan indikasi pengurangan takaran di sejumlah titik.
Namun, Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak bisa hanya bergantung pada aparat. “Peran masyarakat sangat krusial. Jika menemukan kejanggalan—baik penimbunan, oplosan, atau permainan harga—segera laporkan. Jangan biarkan mafia pangan merugikan rakyat kecil,” tegas jenderal bintang dua asal Lombok Timur itu.
Senada dengan itu, Kejati NTB menyatakan kesiapan untuk bergerak jika ditemukan unsur pidana dalam praktik curang bahan pokok. “Kalau masuk korupsi, akan kami proses sebagai tindak pidana korupsi. Tapi kalau sifatnya pidana umum, akan kami koordinasikan dengan Polda,” kata Jubir Kejati NTB, Efrien Saputra.
Sementara itu, Dinas Perdagangan NTB mengakui bahwa ketersediaan beras premium di retail modern mulai menipis. Kepala Disdag NTB, Jamaludin Malady mengatakan telah menginstruksikan seluruh dinas kabupaten/kota untuk ikut memantau dan menarik produk yang diduga bermasalah. “Kami akan terjun langsung ke gudang-gudang. Jangan beri ruang bagi pelaku yang bermain di sektor pangan,” tegasnya.
Langkah ini menandai babak baru dalam perang melawan mafia pangan di NTB. Masyarakat tak lagi hanya sebagai konsumen, tapi diharapkan berdiri di garis depan untuk mengawasi, melapor, dan melawan bersama aparat penegak hukum.
