investigasiindonesia.com – Bantuan pangan yang seharusnya menjadi penyambung hidup bagi masyarakat miskin kini justru menimbulkan kegelisahan di Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong. Pasalnya, jumlah penerima bantuan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun drastis hingga lebih dari separuh, tanpa alasan yang jelas.
Kondisi ini membuat Kepala Desa Denggen Timur, Moh Jamaluddin, angkat suara sekaligus mengambil langkah berani: menolak bantuan pangan yang disalurkan melalui Bulog.
“Penurunannya bukan cuma sepuluh atau dua puluh orang, tapi sangat drastis. Banyak masyarakat kami yang dulu dapat, sekarang tidak kebagian. Ini jelas tidak masuk akal,” ujar Jamaluddin, Selasa (22/7).
Data Nasional, Realita Lokal Tak Terjamah
Tahun lalu, lebih dari 600 warga menerima bantuan pangan di desa ini. Kini, hanya sekitar 200 orang. Ironisnya, yang luput dari bantuan justru mereka yang masuk kategori miskin ekstrem—bahkan ada yang sedang sakit parah dan hanya bisa terbaring di rumah.
“Setelah saya cek nama-namanya, yang betul-betul miskin malah tak masuk. Kalau begini saya yang diserbu warga nanti,” keluh Jamaluddin.
Masalah ini bermula dari perubahan sistem data. Pemerintah kini menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Jamaluddin memahami perubahan itu, tapi menganggap implementasinya tidak menyentuh realitas di lapangan.
Desa Dilempar, Data Tidak Tepat
Saat pihak desa berupaya mencari penjelasan, mereka hanya mendapat jawaban yang berputar-putar dari instansi terkait. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial saling lempar tanggung jawab.
“Kami tanya, tapi jawabannya saling lempar. Akhirnya masyarakat yang dirugikan,” tegas Jamaluddin.
Menurut data DTSEN, Denggen Timur memiliki 1.259 penduduk terdata, dengan ratusan kepala keluarga masuk kategori miskin. Namun, tetap saja jumlah penerima bantuan dianggap jauh dari seharusnya.
Risiko Jangka Panjang dan Harapan Evaluasi
Jamaluddin menyatakan, dirinya tidak terlalu mempermasalahkan jumlah penerima, asalkan data tepat sasaran. Tapi karena data tidak akurat, ia khawatir program bantuan lain pun terdampak.
“Kalau bantuan pangan saja datanya kacau, bagaimana dengan bantuan-bantuan lain?” katanya.
Sebagai solusi darurat, pihak desa terpaksa menerima dulu bantuan yang ada sambil menyiapkan pengajuan ulang data penerima.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H. Suroto, mengakui bahwa perubahan data dari DTKS ke DTSEN menyebabkan jumlah penerima berkurang hampir di semua desa.
“DTSEN ini memang data baru. Validasi dan perbaikan pasti dilakukan ke depan. Tapi memang sekarang banyak desa yang kena imbasnya,” ujarnya
