investigasiindonesia.com – Proses seleksi kepala sekolah tingkat SMA/SMK/SLB di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi NTB kembali memantik sorotan tajam. Sorotan kali ini datang dari anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, yang mempertanyakan kejelasan tahapan seleksi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB.
Sejumlah peserta dari Kabupaten Bima dikabarkan kecewa karena meskipun dinyatakan lolos seleksi administrasi, mereka tidak diikutsertakan dalam tahap seleksi substansi. “Wajar kalau muncul dugaan praktik yang tidak transparan. Peserta sudah semangat ikut seleksi, eh, tiba-tiba mental di tengah jalan tanpa alasan yang jelas,” ungkap Aminurlah, yang akrab disapa Maman.
Maman juga menyebut DPRD NTB membuka ruang pengaduan bagi para peserta seleksi yang merasa dirugikan. “Silakan datang ke DPRD, kita akan panggil kepala Dinas Pendidikan jika memang ditemukan kejanggalan,” tegasnya.
Fakta di Balik Angka
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, menampik adanya unsur kecurangan. Ia menyebut seluruh tahapan seleksi telah dijalankan sesuai prosedur. Dari total 551 pendaftar, sebanyak 206 peserta dinyatakan lolos administrasi. Namun, hanya 36 orang yang diusulkan mengikuti seleksi lanjutan karena keterbatasan anggaran.
“Dari 54 jabatan kepala sekolah yang kosong, baru 18 yang dialokasikan rekrutmennya oleh pusat. Jadi kami hanya bisa proses dua kali lipat dari kuota itu, yakni 36 calon,” papar Yusron.
Ia menambahkan, sisanya akan dibuka melalui seleksi lanjutan dalam APBD Perubahan 2025. “Kami tidak menutup peluang. Siapapun yang memenuhi syarat, tetap bisa ikut seleksi berikutnya,” ujarnya.
Beban Lama, Sistem Baru
Saat ini, sebanyak 43 sekolah setingkat SMA/SMK/SLB masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Jumlah itu bahkan bertambah menjadi 54 akibat pensiunnya sejumlah kepala sekolah. Kekosongan ini dikhawatirkan berdampak pada jalannya roda pendidikan, mengingat kepala sekolah adalah ujung tombak manajemen di satuan pendidikan.
DPRD NTB mendorong agar proses seleksi dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Sementara itu, masyarakat pendidikan berharap agar momentum ini menjadi evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rekrutmen pejabat sekolah di NTB.
