investigasiindonesia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan bahwa bantuan pangan bukan sekadar kegiatan seremonial. Dalam peluncuran program Bantuan Pangan (Bapang) alokasi Juni–Juli 2025, Rabu (23/7), Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa Bapang kini dioptimalkan sebagai instrumen strategis melawan inflasi dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat.
Digelar di Komplek Pergudangan Bulog Dasan Cermen, Mataram, kegiatan ini menjadi simbol kolaborasi efektif antara pemerintah daerah dan Perum Bulog NTB. Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) mendapatkan 20 kilogram beras, yang bersumber dari basis data tunggal nasional milik Kementerian Sosial.
“Kolaborasi ini bukan hanya tentang tepat waktu dan tepat sasaran, tapi bagaimana bantuan ini bisa menjadi penyangga daya beli rakyat saat harga pasar melonjak,” kata Gubernur Iqbal dalam sambutannya.
Lebih jauh, ia menilai Bapang telah bertransformasi menjadi jaring pengaman sosial yang efektif, terutama saat harga pangan dunia makin tak menentu. “Bapang bukan hanya soal beras, ini tentang ketahanan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Sri Muniati, mengingatkan bahwa bantuan ini tidak boleh diperjualbelikan. Ia juga membuka ruang pelaporan dari masyarakat jika ditemukan penyimpangan. “Kami ingin transparansi penuh. Kalau ada yang menyalahgunakan, segera laporkan,” serunya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H Aidy Furqan, menambahkan bahwa program ini juga menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap kelompok rentan. “Pangan bergizi, aman, dan terjangkau adalah hak semua warga. Tugas kita adalah menjaminnya tetap tersedia,” ujarnya.
Dengan pendekatan data dan pengawasan terbuka, program Bapang NTB menunjukkan bahwa bantuan sosial bisa dijalankan secara terukur dan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat bawah
