investigasiindonesia.com – Di tengah upaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah diraih sembilan kali berturut-turut, Pemkab Lombok Timur kini tengah berpacu dengan waktu untuk menambal lubang besar di sektor pendapatan daerah: data pajak yang amburadul dan aset yang tak jelas ujung pangkalnya.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menelusuri akar permasalahan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yang mencengangkan: mencapai Rp 55 miliar.
Namun alih-alih semata menyalahkan masyarakat yang belum membayar, Wabup Edwin justru menyoroti sistem internal pemerintah yang carut-marut.
“Data peninggalan lama ini harus dibersihkan. Banyak kasus tagihan muncul meski sudah dibayar, SPPT induk belum dipecah, dan data masih dikelola manual. Ini akar masalahnya,” ujarnya tajam.
Bukan Sekadar Penagihan, Tapi Validasi
Selama ini, Tim Optimalisasi Pajak (Opjar) lebih banyak fokus pada penagihan tunggakan. Namun menurut Wabup, tanpa data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, upaya itu seperti menimba air di keranjang bolong.
“Kita bisa kehilangan WTP kalau ini dibiarkan. Dan itu artinya juga hilang kesempatan dapat Dana Insentif Daerah,” jelas Edwin.
Kepala Bidang PBB-P2 Bapenda Lotim, M. Tohri Habibi, mengungkapkan fakta mengejutkan: hanya 140 ribu objek pajak dengan bangunan dari 400 ribu rumah yang ada di Lotim. Banyak masyarakat disebut hanya mencantumkan tanah kosong dalam SPPT mereka untuk menghindari pajak tinggi.
“Rumahnya ada, tapi datanya tidak dimasukkan. Ini bukan cuma soal penghindaran pajak, tapi juga lemahnya sistem pendataan kita selama ini,” ujarnya.
Untuk menambal kebocoran ini, Bapenda menggandeng seluruh desa di Lotim untuk melakukan pendataan ulang secara menyeluruh. Bahkan disiapkan aplikasi digital yang memungkinkan pemerintah desa mengubah dan memperbarui data SPPT secara mandiri dan real time.
“Kami sudah libatkan Forum Komunikasi Kepala Desa. Sekarang waktunya semua desa bergerak,” tutup Tohri.
