investigasiindonesia.com – Di tengah potensi besar sebagai lumbung pangan nasional, Nusa Tenggara Barat (NTB) justru menghadapi ancaman serius dari kenaikan harga bahan pokok yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengungkapkan, inflasi tahunan (year-on-year) Juli 2025 di provinsi ini mencapai 3,05 persen, jauh melampaui target nasional yang dipatok di angka 2,37 persen.
Meski inflasi bulanan NTB masih tergolong rendah di angka 0,17 persen, Kepala BPS NTB Wahyudin menyebut situasi ini sudah masuk zona peringatan serius. Pasalnya, jika tren ini terus berlanjut, inflasi bisa tembus di atas 3,5 persen pada akhir tahun.
“Penyumbang utama inflasi justru berasal dari komoditas lokal seperti beras, bawang merah, cabai merah, hingga tomat. Padahal, ini semua dihasilkan dari tanah NTB sendiri, khususnya Pulau Sumbawa,” tegas Wahyudin.
Menariknya, beberapa komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor lokal — seperti bawang merah dari Lape hingga Empang malah dijual ke luar daerah. Alhasil, pasokan lokal berkurang, dan harga dalam daerah melonjak.
Selain kelompok makanan dan minuman yang menyumbang 0,09 persen terhadap inflasi bulanan, sektor rekreasi dan budaya juga mencatat inflasi, meskipun hanya berkontribusi 0,02 persen.
Di sisi lain, satu-satunya sektor yang mencatat deflasi adalah pakaian dan alas kaki, dengan penurunan harga sebesar 0,07 persen. Komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cumi-cumi, ikan kembung, udang basah, serta tarif angkutan laut, nyatanya belum mampu menahan laju kenaikan dari sektor pangan.
“Ini harus jadi bahan refleksi bagi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Kita tak bisa terus membanggakan diri sebagai daerah penghasil pertanian, tapi rakyatnya kesulitan menjangkau hasil panen sendiri,” sindir Wahyudin.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan inflasi NTB bukan hanya persoalan harga, tetapi juga menyangkut distribusi, tata niaga, dan orientasi pasar dari produk lokal. Pemerintah daerah diminta lebih sigap dalam menjaga keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan dalam daerah.
“Kalau tidak dikendalikan dari sekarang, kita akan membayar mahal dengan daya beli masyarakat yang terus menurun,” tutup Wahyudin.
