investigasiindonesia.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Muhammad Iqbal, melontarkan pernyataan tegas yang menandai perubahan arah pembangunan ekonomi daerah: pengusaha lokal tak lagi boleh jadi penonton di rumah sendiri.
Dalam pertemuannya dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Ahmad Ikliludin, beserta wartawan ekonomi, Minggu (3/7), Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pengusaha lokal pantas mendapatkan tempat paling terdepan dalam setiap agenda pembangunan.
“Kalau karpet merah bisa kita gelar untuk investor luar, maka pengusaha lokal harus kita sambut dengan karpet yang lebih merah lagi,” tegasnya.
Pernyataan ini tak sekadar retorika. Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah mengumpulkan data pengusaha lokal pembayar pajak terbesar sebagai dasar untuk menyusun kebijakan konkret. Salah satunya adalah forum dialog langsung antara pemerintah dengan pengusaha lokal untuk menggali kebutuhan riil mereka.
Iqbal menyoroti bahwa hingga kini NTB belum memiliki pengusaha lokal yang menembus kelas nasional seperti Bosowa di Sulawesi Selatan. Namun ia yakin potensi itu ada, bahkan sudah terlihat dari sejumlah proyek infrastruktur besar yang berhasil dikerjakan pengusaha lokal dengan kualitas nasional.
“Kita punya SDM dan semangat. Yang kurang hanyalah keberpihakan nyata dari regulasi dan ekosistem usaha yang mendukung,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Iqbal menyayangkan bahwa banyak pengusaha lokal selama ini luput dari perhatian karena tidak berafiliasi dengan proyek pemerintah. Padahal mereka aktif di sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Kita terlalu sering fokus pada pengusaha yang dekat dengan anggaran pemerintah, padahal pelaku ekonomi sejati ada di sektor mandiri,” ungkapnya.
Pemprov NTB kini tengah merancang model insentif baru yang lebih inklusif. Skema ini akan mencakup regulasi yang memudahkan akses, kemitraan strategis, hingga insentif fiskal untuk pengusaha daerah yang benar-benar berkontribusi.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya pengusaha lokal sebagai jembatan ekonomi dengan masyarakat akar rumput, karena mereka memahami anatomi sosial-ekonomi NTB lebih baik daripada investor luar.
Dengan pendekatan kolaboratif ini, Pemprov NTB berharap dapat membalik paradigma lama yang hanya menjadikan pengusaha lokal sebagai pelengkap. Di masa depan, mereka harus naik kelas: jadi motor utama pembangunan, bukan sekadar penonton di pinggir lapangan.
