investigasiindonesia.com – Di balik kabar baik tentang dibukanya kembali pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia dengan skema zero cost (tanpa biaya pemberangkatan), terselip pesan penting: gratis bukan berarti tanpa tanggung jawab pribadi.
Pada tahun 2025, sebanyak 3.000 kuota disiapkan untuk calon PMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan bekerja di Malaysia. Pengiriman perdana dijadwalkan pada Oktober mendatang, dengan tahap awal memberangkatkan 210 PMI yang secara langsung dilepas oleh Gubernur NTB.
Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB, H. Edi Sopyan, menegaskan bahwa perusahaan pengguna tenaga kerja di Malaysia memang menanggung semua biaya pemberangkatan resmi, mulai dari medical check-up, pembuatan paspor, transportasi, hingga asuransi BPJS dan tiket pesawat.
Namun, Edi mengingatkan bahwa tidak semua biaya dalam proses menjadi PMI ditanggung. Masalah umum muncul pada dokumen kependudukan, seperti KTP, KK, atau paspor yang bermasalah atau tidak valid. Jika perlu perbaikan, biaya tersebut menjadi tanggung jawab pribadi calon PMI.
“Kalau ada perbaikan dokumen dan harus keluar biaya, itu ditanggung oleh calon PMI, karena tidak termasuk tanggungan perusahaan,” tegasnya.
Menurut Edi, banyak masyarakat salah kaprah, mengira semua proses, termasuk urusan dokumen pribadi yang bermasalah, juga ditanggung oleh perusahaan. Ketidaktahuan ini seringkali berujung pada kekecewaan dan beban biaya tak terduga.
“Sebenarnya, kalau mereka mau urus sendiri, bisa saja tanpa biaya tambahan. Tapi seringkali mereka minta tolong pihak lain, dan itu akhirnya butuh biaya,” katanya.
Dalam praktiknya, program zero cost hanya mencakup biaya nyata dan teknis yang terkait langsung dengan keberangkatan kerja ke luar negeri. Oleh karena itu, calon PMI diminta proaktif dan teliti memahami setiap tahapan proses agar tidak menjadi korban informasi yang menyesatkan.
Pemerintah dan APJATI berharap program pengiriman PMI tahun ini dapat berjalan lancar hingga seluruh kuota 3.000 terpenuhi pada akhir September, tanpa menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap makna sebenarnya dari “zero cost”.
