Tanjungtv.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memulai langkah penting dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Pembahasan tersebut berlangsung dalam sidang paripurna DPRD Lombok Timur pada Selasa (19/11), dihadiri oleh Pj. Bupati HM. Juaini Taofik, Pj. Sekda H. Hasni, jajaran pimpinan OPD, Forkopimda, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam pemaparannya, Pj. Bupati Juaini Taofik menjelaskan bahwa RAPBD 2025 disusun berdasarkan pedoman perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) hingga Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dianggarkan berdampak nyata bagi masyarakat, dengan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Juaini.
Fokus Pembangunan yang Komprehensif
Dalam RAPBD 2025, Pemkab Lombok Timur menetapkan tujuh kebijakan sinkronisasi utama sesuai arahan pemerintah pusat, yakni belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pemanfaatan penerimaan pajak daerah untuk program prioritas.
Pj. Bupati menegaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan Lombok Timur yang mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ekonomi inklusif, dan peningkatan sumber daya manusia. “Kami berkomitmen agar pembangunan yang direncanakan mampu menyentuh hingga masyarakat pedesaan,” tegasnya.
Rincian APBD 2025
Struktur RAPBD 2025 dirancang dengan pendapatan daerah sebesar Rp 3,42 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 3,404 triliun, menciptakan anggaran yang efisien meski tetap ambisius. Berikut rincian komposisi pendapatan:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 539,905 miliar
Pajak daerah: Rp 183,847 miliar
Retribusi daerah: Rp 28,229 miliar
Hasil pengelolaan kekayaan daerah: Rp 19,486 miliar
Lain-lain PAD yang sah: Rp 308,341 miliar
Sementara itu, belanja daerah terdiri dari:
Belanja operasi: Rp 2,594 triliun
Termasuk gaji ASN, tunjangan kepala daerah, gaji DPRD, insentif pajak, hingga tunjangan profesi guru sebesar Rp 1,545 triliun.
Pada sisi pembiayaan, Pemkab mencatatkan pengeluaran sebesar Rp 16,512 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran pokok pinjaman kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur. Pembayaran ini merupakan tahap akhir dari pinjaman tersebut.
Komitmen Akuntabilitas dan Efisiensi
Dalam pidatonya, Pj. Bupati Juaini menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan APBD. “Kami berkomitmen memastikan anggaran tidak hanya tepat sasaran tetapi juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkeadilan, guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Timur,” tandasnya.
Ketua DPRD Lombok Timur yang memimpin sidang menyatakan apresiasinya atas penyampaian RAPBD yang terstruktur dengan baik. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana.
Harapan untuk Masa Depan
Sidang ini menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi pembangunan Lombok Timur yang inklusif dan berkeadilan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, Pemkab optimistis bahwa RAPBD 2025 akan menjadi fondasi kuat untuk menghadapi tantangan pembangunan di tahun mendatang.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD akan membahas RAPBD ini secara mendalam melalui komisi-komisi terkait sebelum penetapan final. Semua pihak berharap agar APBD 2025 mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjadi alat utama dalam mempercepat kemajuan Lombok Timur.
