Kabar baik datang bagi para guru di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan, mengumumkan kebijakan baru berupa tambahan tunjangan sebesar Rp 2 juta bagi tenaga pendidik yang telah bersertifikasi. Kebijakan ini disampaikan pada Kamis (21/11), bersamaan dengan proses pendataan guru bersertifikasi yang sedang berlangsung.
“Saya masih siapkan data-datanya,” ujar Aidy. Ia menjelaskan bahwa terdapat ribuan guru di NTB yang telah mendapatkan sertifikat sebagai tenaga pendidik profesional. Untuk jenjang SMA, SMK, dan LSB, tercatat lebih dari 1.000 guru telah bersertifikasi. Begitu pula untuk guru jenjang SD dan SMP, jumlahnya cukup signifikan.
Tunjangan ini akan berlaku bagi semua guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-ASN, termasuk guru di sekolah negeri maupun swasta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui sertifikasi.
Bagi para guru yang belum bersertifikasi, Aidy Furqan mengimbau agar segera menyelesaikan Program Pendidikan Guru (PPG) agar bisa memenuhi syarat menerima tunjangan ini. “PNS bersertifikasi, PPG bersertifikasi, dan non-ASN bersertifikasi, oleh Pak Menteri direncanakan akan ada tambahan tunjangan Rp 2 juta. Makanya, kita pacu terus teman-teman selesai PPG supaya dapat sertifikat dulu,” ujarnya.
Mulai Berlaku Awal Tahun 2025
Program tunjangan guru ini rencananya akan mulai diberlakukan pada awal tahun 2025. Namun, hanya guru yang telah menyelesaikan sertifikasi hingga akhir tahun 2024 yang berhak mendapatkan tunjangan ini. Aidy menjelaskan bahwa tunjangan ini berbeda dari gaji pokok yang diterima guru setiap bulan.
“Tunjangan itu tambahan, di luar gaji. Misal satu kali gaji per 3 bulan dapat Rp 10 juta, ditambah Rp 2 juta,” ungkap Aidy. Tunjangan ini menjadi angin segar bagi tenaga pendidik yang selama ini mengandalkan gaji pokok sebagai penghasilan utama.
Janji Presiden Prabowo Subianto untuk Guru
Tambahan tunjangan ini adalah bagian dari janji Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, khususnya di NTB. Meski skema pemberian tunjangan ini telah diketahui, pemerintah provinsi NTB masih melakukan persiapan sebelum pelaksanaan program ini di awal tahun mendatang.
Saat ditanya apakah kebijakan ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Aidy berharap tidak demikian. “Kita masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat. Yang jelas, ini adalah bentuk perhatian pemerintah untuk guru,” ujarnya.
Dukungan untuk Pendidikan Berkualitas
Tambahan tunjangan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru tetapi juga memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi. Aidy Furqan optimistis bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak besar terhadap kualitas pendidikan di NTB.
Bagi para guru yang belum bersertifikasi, program ini menjadi momentum untuk segera menyelesaikan PPG agar tidak ketinggalan mendapatkan tunjangan yang akan mulai dicairkan tahun depan.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik di NTB. Tambahan tunjangan ini adalah salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua,” pungkas Aidy Furqan.
Dengan tambahan tunjangan ini, kesejahteraan guru di NTB diharapkan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya semangat untuk menciptakan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing tinggi.
