Pembangunan Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah berjalan dan ditargetkan rampung awal 2025. Namun, realisasi proyek ini masih jauh dari ekspektasi.
Kepala Dinsos PPPA KLU, Fathurrahman, mengungkapkan bahwa sejumlah fasilitas penting seperti ruang penyimpanan logistik dan aula tidak terakomodasi akibat pemangkasan anggaran dari Rp4 miliar menjadi Rp3 miliar. “Awalnya dari masterplan sangat ideal, tetapi dengan pemotongan anggaran, beberapa ruangan yang seharusnya ada, tidak tersedia,” ungkapnya, Sabtu (23/11).
Kantor ini diharapkan menjadi jawaban atas kondisi memprihatinkan pascagempa 2018, di mana Dinsos PPPA berkantor di hunian sementara dengan atap seng serta dinding kayu dan asbes. “Kami sudah bertahun-tahun bertahan di kantor semipermanen. Seharusnya, Dinsos PPPA mendapatkan kantor yang lebih representatif, tetapi tetap kami syukuri,” imbuh Fathurrahman.
Proyek pembangunan ini berlokasi di belakang Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di depan Pasar Tanjung. Menariknya, proyek tersebut digarap dalam satu paket dengan pembangunan kantor DPRD KLU oleh CV Sita Konstruksi Mandiri, perusahaan asal Selong, Lombok Timur. Dengan nilai kontrak Rp10 miliar dari pagu anggaran Rp10,5 miliar, proyek ini diharapkan selesai tepat waktu.
Meski menyambut positif keberadaan kantor baru, banyak pihak mempertanyakan kelayakan desain dan fungsionalitas bangunan yang minim fasilitas. “Dinas Sosial seharusnya mendapatkan perhatian lebih karena perannya yang vital dalam pelayanan masyarakat, apalagi setelah masa sulit akibat gempa,” ujar salah satu warga Tanjung yang enggan disebutkan namanya.
Meskipun demikian, optimisme tetap menyala. Tahun depan, Dinsos PPPA dipastikan akan meninggalkan hunian darurat menuju kantor baru yang lebih layak. Namun, muncul desakan dari masyarakat dan pegiat sosial agar pemerintah melakukan penyesuaian anggaran untuk memastikan fasilitas penting seperti aula dan ruang logistik dapat terwujud.
Apakah kantor baru ini benar-benar akan memenuhi kebutuhan layanan sosial KLU? Hanya waktu yang akan menjawab, sembari harapan masyarakat terus mengiringi proses pembangunannya.
