Memasuki masa tenang Pilkada Serentak tahun ini, Bawaslu NTB gencar melakukan patroli pengawasan untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang menciderai demokrasi. Dari masjid hingga gereja, patroli ini mencakup semua elemen masyarakat. Bahkan, jalur digital pun menjadi fokus pengawasan untuk menghalau kampanye terselubung yang kerap terjadi.
Anggota Bawaslu NTB, Hasan Basri, mengungkapkan bahwa patroli ini bertujuan mencegah potensi pelanggaran, khususnya politik uang dan politisasi SARA. “Kami sudah berkoordinasi dengan takmir masjid dan pihak gereja. Di Islamic Centre, salah satu materi khutbah Jumat akan membahas pentingnya menjaga netralitas,” ujarnya, kemarin (24/11).
Pengawasan Digital: “Tidak Ada Ruang untuk Pelanggaran”
Ketua Bawaslu Lombok Barat, Rizal Umami, menyoroti bahwa politik uang kini bertransformasi ke metode yang lebih canggih, seperti transfer digital. “Hari tenang bukan berarti bebas dari pengawasan. Justru kami harus lebih waspada terhadap kampanye terselubung yang sulit dideteksi,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi ini, Bawaslu juga menggencarkan patroli siber, menyasar akun-akun media sosial resmi maupun ilegal yang masih aktif melakukan kampanye. “Semua akun, baik yang terdaftar maupun tidak, harus berhenti. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan langsung diterapkan,” tambah Komisioner Bawaslu NTB, Suhardi.
Langkah Tegas Terhadap Politik Uang dan Pelanggaran TSM
Hasan Basri menegaskan bahwa kampanye di masa tenang berpotensi masuk kategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dapat berujung pada pembatalan pencalonan. “Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada semua paslon untuk menonaktifkan kegiatan kampanye, baik fisik maupun digital. Pelanggaran akan kami proses sesuai UU Pilkada,” katanya.
Suasana Tenang, Tantangan Besar
Namun, Ketua Bawaslu NTB juga mengakui, tingkat kepatuhan paslon untuk melaporkan akun resmi kampanye masih minim. “Banyak akun tidak terdaftar, sehingga sulit mengontrol aktivitas mereka. Meski begitu, kami tetap berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran,” jelas Komisioner KPU NTB, Agus Hilman.
Dengan pengawasan massif dan langkah preventif di tempat-tempat ibadah, Bawaslu berharap masa tenang kali ini benar-benar menjadi momentum untuk menjaga integritas dan kualitas Pilkada Serentak. Sebagai ujung tombak demokrasi, Bawaslu NTB bertekad menjadikan Pilkada tahun ini sebagai tonggak keberhasilan demokrasi yang bersih dan kondusif.
