Netralitas aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan publik setelah Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) NTB, Jamaludin Malady, dilaporkan ke Bawaslu NTB. Pelaporan ini dipicu oleh unggahan foto pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Rohmi-Musyafirin, di grup WhatsApp resmi Dinas Pariwisata NTB.
Pelapor, M Fihiruddin, menilai tindakan Jamaludin telah melanggar prinsip netralitas ASN. “Sebagai pejabat publik, Jamaludin seharusnya menjaga sikap netralnya dalam pilkada ini. Apa yang ia lakukan jelas mencederai kepercayaan publik terhadap ASN sebagai pelayan masyarakat, bukan pendukung politik,” tegas Fihiruddin saat dikonfirmasi.
Pengakuan Jamaludin: “Itu Kesalahan Saya”
Jamaludin Malady segera memberikan klarifikasi atas insiden tersebut. Ia mengaku teledor saat mengirimkan unggahan ke grup WhatsApp yang salah. “Saya berniat mengirim kegiatan paslon nomor urut 1 ke grup WA keluarga. Tapi karena keteledoran, saya kirim ke grup WA Dinas Pariwisata,” akunya.
Jamal juga menegaskan, dirinya sama sekali tidak berniat melakukan kampanye, apalagi di masa tenang seperti ini. “Begitu sadar, saya langsung menghapusnya secara permanen dan meminta maaf. Saya siap dipanggil Bawaslu untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut,” tambahnya.
Bawaslu Akan Proses Sesuai Prosedur
Ketua Bawaslu NTB, Itratip, memastikan laporan ini akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami akan mengecek syarat formil dan bukti pendukung terlebih dahulu. Proses ini sama seperti laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.
ASN dan Netralitas: Pelajaran Penting untuk Semua
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi ASN untuk menjaga profesionalitas dan netralitas, terutama dalam situasi politik yang sensitif seperti Pilkada. Meski Jamaludin telah mengakui kesalahan dan meminta maaf, publik menuntut ASN lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.
“ASN adalah pelayan masyarakat, bukan alat politik. Setiap tindakan yang dianggap melanggar prinsip ini akan merusak citra lembaga dan kepercayaan publik,” kata pengamat politik lokal, Rizal Yusra.
Dukungan Keluarga atau Kelebihan Semangat?
Jamaludin mengungkapkan, unggahan tersebut merupakan bentuk dukungan pribadi kepada keluarga besar NWDI yang merupakan bagian dari salah satu paslon. Namun, keterlibatan ini justru menyeretnya ke pusaran kontroversi.
“Saya tidak pernah meminta dukungan atau mengajak karyawan Dinas Pariwisata untuk memilih siapa pun. Tapi, saya akui ini kelalaian saya,” tandas Jamal.
Opini Publik Memanas
Kasus ini memicu perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak menilai tindakan Jamaludin tidak sepenuhnya disengaja dan lebih kepada kesalahan teknis. Namun, banyak juga yang mengkritik keras, menganggap insiden ini mencoreng prinsip netralitas ASN.
Dengan laporan yang kini berada di tangan Bawaslu, masyarakat NTB menantikan hasil pemeriksaan dan langkah selanjutnya. Apakah insiden ini akan menjadi pelajaran penting atau hanya sekadar kontroversi sesaat? Waktu yang akan menjawab.
