Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun 2024 masih terperosok di posisi paling rendah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni 68,64. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan KLU menjadi satu-satunya daerah di NTB yang masuk dalam kategori IPM sedang. Sementara itu, Kota Mataram memimpin dengan angka IPM 81,64, jauh di atas KLU.
Bupati KLU Djohan Sjamsu tidak mengelak dari realitas ini. Dengan nada prihatin, ia mengakui bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM masih jauh dari maksimal. “Kalau saya lihat belum maksimal apa yang dilakukan teman-teman,” ucap Djohan, Rabu (27/11).
Tantangan Berat di Tiga Dimensi IPM
IPM KLU disusun oleh tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi pertama, umur panjang dan hidup sehat, diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH). KLU mencatat angka UHH terendah di NTB, yaitu 71,52 tahun, salah satunya disebabkan oleh tingginya angka kematian bayi. Banyaknya ibu melahirkan di rumah tanpa fasilitas kesehatan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. “Kita harus pastikan ke depan tidak ada lagi yang melahirkan di rumah,” tegas Djohan.
Pada dimensi pengetahuan, KLU juga menghadapi tantangan besar. Harapan Lama Sekolah (HLS) hanya mencapai 13,02 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berada di angka 6,40 tahun—setara dengan tingkat SMP kelas 1. Djohan menyoroti peran negatif teknologi seperti HP yang mengganggu konsentrasi belajar anak-anak dan memicu fenomena pernikahan dini.
“Sekolah sebenarnya sudah lengkap. SD dan SMP banyak, fasilitasnya juga bagus. Tapi pengawasan orang tua masih kurang, terutama soal penggunaan HP oleh anak-anak,” ujarnya.
Standar Hidup Mulai Meningkat
Meski tertinggal di dua dimensi lainnya, KLU menunjukkan progres pada standar hidup layak. Pengeluaran riil per kapita KLU mencapai 10,27 juta per tahun, lebih tinggi dari Kabupaten Bima yang berada di posisi terbawah dengan 9,4 juta. Program pinjaman modal tanpa bunga yang diluncurkan Pemda disebut Djohan sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan ekonomi masyarakat.
Upaya Perbaikan: Dari Pendidikan hingga Ekonomi
Dalam rangka mengejar ketertinggalan, Pemda KLU menggenjot pengangkatan guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tahun ini, KLU membuka 400 formasi untuk guru. “Langkah ini diharapkan dapat mendukung kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah,” jelas Djohan.
Selain itu, Pemda juga terus memfasilitasi program-program ekonomi yang pro-rakyat. “Ekonomi masyarakat mulai membaik sejak ada program pinjaman modal tanpa bunga. Kita akan terus perkuat langkah ini,” tambahnya.
Harapan ke Depan
Bupati Djohan menegaskan komitmennya untuk membawa KLU keluar dari zona merah IPM. Fokus utama, menurutnya, adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memperbaiki layanan kesehatan, serta menguatkan program ekonomi berbasis masyarakat.
“Masyarakat Lombok Utara harus bangkit. Ini tanggung jawab kita bersama untuk memastikan IPM KLU terus meningkat,” pungkasnya dengan optimisme.
