Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana meluncurkan program makan siang gratis mulai Januari 2025. Langkah ini digadang-gadang sebagai salah satu upaya revolusioner untuk mengentaskan gizi buruk di kalangan ibu hamil, balita, dan siswa sekolah dari jenjang TK hingga SMA sederajat. Namun, banyak pihak bertanya-tanya, apakah program ini mampu memenuhi ekspektasi besar yang telah digembar-gemborkan?
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Aidy Furqan, mengungkapkan bahwa program ini saat ini masih dalam tahap uji coba. Nantinya, program ini akan berjalan secara bertahap untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk murid TK dan SD, makan gratis akan disediakan dalam bentuk sarapan, sedangkan siswa SMP dan SMA sederajat akan mendapatkan makan siang.
“Ini adalah program besar dengan harapan yang besar pula. Pelaksanaannya akan melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk TNI melalui Korem 162/Wira Bhakti, yang akan membentuk Unit Pelayanan Memasak di berbagai titik,” ungkap Aidy. Disebutkan, NTB akan menjadi bagian dari program nasional yang akan membentuk sekitar 3.500 titik Unit Pelayanan Memasak di seluruh Indonesia.
Teknis Pelaksanaan: Ambisi Besar dengan Anggaran Fantastis
Setiap unit layanan memasak akan mendistribusikan makanan gratis kepada sekitar 3.500 siswa dalam radius 4 kilometer. Dengan alokasi anggaran Rp15.000 per siswa, program ini tidak hanya mencakup biaya bahan makanan, tetapi juga biaya masak dan distribusi. Total siswa sasaran di NTB sendiri mencapai 895.896, yang tersebar di 5.262 lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.
“Kami mengusulkan agar prioritas diberikan pada wilayah yang masih tergolong zona merah seperti Lombok Utara, Lombok Timur bagian selatan, dan Lombok Tengah bagian selatan. Harapannya, program ini mampu menyasar mereka yang paling membutuhkan terlebih dahulu,” jelas Aidy.
Namun, di balik optimisme pemerintah, banyak pihak mempertanyakan kesiapan teknis, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan program ini. Apakah benar program ini akan berjalan sesuai rencana, atau hanya menjadi program “hangat-hangat tahi ayam” seperti yang sering terjadi sebelumnya?
Tantangan di Lapangan: Infrastruktur dan Distribusi
Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur dan logistik. Dengan luas wilayah dan aksesibilitas yang masih menjadi masalah utama di NTB, distribusi makanan hingga ke pelosok dikhawatirkan akan mengalami hambatan. Radius 4 kilometer mungkin terdengar ideal di atas kertas, tetapi kondisi jalan dan transportasi di banyak daerah terpencil NTB bisa menjadi batu sandungan besar.
“Bekerja sama dengan TNI adalah langkah yang baik, tetapi koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta juga harus diperkuat. Jika tidak, ini hanya akan menjadi program yang gagal mencapai sasarannya,” kritik seorang pengamat pendidikan yang enggan disebutkan namanya.
Anggaran dan Akuntabilitas: Apakah Transparansi Terjamin?
Dengan alokasi Rp15.000 per siswa, total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini secara penuh di NTB saja mencapai miliaran rupiah per hari. Pertanyaan besar lainnya adalah: sejauh mana pemerintah mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sebesar ini?
Kasus-kasus penyalahgunaan anggaran yang sering mencuat di Indonesia menjadi alasan mengapa banyak pihak skeptis terhadap program ini. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, ada kekhawatiran bahwa dana besar ini justru akan menjadi lahan korupsi baru.
Harapan dan Kekhawatiran Masyarakat
Bagi masyarakat di daerah zona merah, program ini tentu membawa harapan besar. Bagi mereka, makan siang gratis bukan hanya soal gizi, tetapi juga soal mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, di sisi lain, banyak masyarakat yang pesimis program ini benar-benar bisa berjalan sesuai janji.
“Kalau program ini serius dilaksanakan, dampaknya pasti besar sekali untuk anak-anak di daerah kami. Tapi, sering kali pemerintah cuma janji, realisasinya nol,” keluh seorang warga Lombok Utara.
Penutup: Program Revolusioner atau Gimmick Politik?
Program makan siang gratis ini tanpa diragukan lagi adalah langkah ambisius yang memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat NTB. Namun, tanpa perencanaan matang, infrastruktur yang memadai, dan pengawasan ketat, program ini hanya akan menjadi janji kosong yang menambah daftar panjang kegagalan kebijakan pemerintah.
Januari 2025 akan menjadi ujian nyata bagi komitmen Pemprov NTB dalam merealisasikan program ini. Apakah ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi NTB, atau hanya janji yang terlupakan di tengah jalan? Waktu yang akan menjawab.
