Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan keuangan daerah yang dalam kondisi memprihatinkan. Dengan sisa waktu hingga pelantikan awal 2025, fokus utama mereka adalah menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbebani utang kontraktual senilai Rp 239 miliar.
Menurut Iqbal, jeratan utang ini bukan hanya akibat kekurangan dana, melainkan buah dari perencanaan yang kurang matang. “Kita menghadapi utang yang tidak terencana. Ini membebani APBD kita, terutama utang jangka pendek yang harus segera dibereskan di tahun pertama pemerintahan kami,” tegasnya.
Utang Kontraktual dan Turbulensi Fiskal
Keadaan keuangan NTB diibaratkan Iqbal seperti pesawat yang terus-menerus mengalami turbulensi. “Mesin dan bahan bakar kita kurang. Itu sebabnya, kami harus memastikan APBD kita kembali stabil dan mampu mengatasi segala gangguan,” ungkapnya.
Sisa utang Rp 239 miliar kepada pihak ketiga yang tercatat hingga Juni lalu adalah bukti nyata dari krisis ini. Selain itu, beban utang ini juga berpotensi menghambat program-program pembangunan yang sudah direncanakan untuk masyarakat.
Penghematan yang Dimulai dari Pucuk Kepemimpinan
Iqbal menegaskan bahwa langkah penghematan akan dimulai dari dirinya sendiri. Pos belanja Gubernur dan Wakil Gubernur akan dipangkas, diikuti dengan evaluasi belanja-belanja non-prioritas lainnya. “Kami akan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai ke rakyat,” imbuhnya.
Langkah ini juga bertujuan memberikan contoh konkret kepada seluruh jajaran pemerintahan agar lebih bijak dalam menggunakan anggaran. Iqbal berharap, penghematan yang dilakukan dapat mengalokasikan dana lebih banyak untuk sektor yang mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Seratus Hari Pertama Pemerintahan: Misi Besar Iqbal-Dinda
Tim transisi Iqbal-Dinda yang dipimpin oleh Nurdin Ranggabarani kini tengah memfinalisasi rencana aksi 100 hari pertama pemerintahan. Fokus utama adalah penyelesaian utang jangka pendek dan penguatan pondasi fiskal. “Visi besar kami adalah menjadikan NTB sebagai daerah yang mandiri secara finansial. Itu semua akan dituangkan dalam RPJMD NTB 2025-2030,” jelas Nurdin.
Tidak hanya fokus pada utang, tim juga memprioritaskan program pembangunan jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. “RPJMD ini akan mencerminkan aspirasi masyarakat sekaligus memperbaiki kelemahan sistem yang ada,” tambahnya.
Belanja Rakyat Jadi Prioritas
Iqbal menegaskan, belanja yang langsung menyentuh masyarakat akan menjadi prioritas utama. “Kami ingin APBD ini menjadi alat untuk memajukan rakyat. Pengeluaran yang tidak mendesak akan dialokasikan untuk kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Program prioritas yang dirancang mencakup bantuan sosial, pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan. Selain itu, Iqbal-Dinda juga menargetkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan ekonomi daerah.
Transformasi NTB Menuju Masa Depan
Bagi Iqbal-Dinda, pemerintahan ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah utang, tetapi juga menciptakan transformasi besar-besaran bagi NTB. Dengan fokus pada reformasi fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan, mereka optimistis dapat membawa NTB menjadi provinsi yang maju dan mandiri.
“Perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi kami yakin dengan dukungan masyarakat, kita dapat mengatasi segala tantangan,” tutup Iqbal dengan penuh semangat.
Langkah ini menjadi awal dari perjalanan panjang Iqbal-Dinda dalam membawa NTB keluar dari turbulensi fiskal dan menuju masa depan yang lebih cerah.
