Indonesia menghadapi dilema besar dalam mengelola subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Data mencengangkan mengungkap bahwa 74% subsidi solar untuk nelayan justru terserap oleh sektor lain, seperti transportasi darat. Ironisnya, hanya 3-4% subsidi yang benar-benar sampai ke nelayan kecil. Situasi ini memicu diskusi sengit di kalangan publik, terutama terkait rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Subsidi BBM adalah salah satu bentuk perlindungan negara yang telah lama diandalkan oleh kelompok rentan seperti nelayan. Namun, realisasinya masih jauh dari harapan. Selama periode 2016-2021, rata-rata subsidi solar untuk nelayan hanya mencapai 26% dari kuota yang dialokasikan, menyisakan 74% yang dialihkan ke sektor lain. Dari jumlah tersebut, 92% subsidi terserap oleh transportasi darat, sedangkan transportasi laut hanya mendapatkan 4-5%, dan usaha perikanan di bawah 4%.
Ketua Koalisi Nelayan Kecil Nasional memaparkan bahwa mayoritas nelayan kecil, yakni 82,8%, tidak memiliki akses ke BBM bersubsidi. Mereka terpaksa membeli solar di pasar eceran dengan harga tinggi. Akibatnya, komponen BBM menyerap 60-70% biaya operasional nelayan, menekan potensi pendapatan mereka.
BLT Bukan Solusi Jangka Panjang
Rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM menjadi BLT menuai kritik tajam. Meski BLT dirancang untuk memberikan perlindungan sosial saat ekonomi goyah, kebijakan ini dinilai hanya bersifat sementara. Berbeda dengan subsidi BBM, yang mendukung produksi dan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil, BLT dianggap hanya “tambal sulam” yang tidak memecahkan masalah mendasar.
“Kalau subsidi BBM dihentikan, bagaimana nelayan bisa melaut? BLT tidak akan cukup untuk menutup biaya produksi mereka,” ujar seorang ekonom terkemuka. Menurutnya, subsidi BBM seharusnya ditingkatkan dengan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran, bukan dihapuskan.
Minimnya Infrastruktur dan Data Akurat
Masalah lain yang memperburuk situasi adalah kurangnya infrastruktur dan buruknya pendataan. Dari 11.984 desa pesisir di Indonesia, hanya terdapat 380 SPBU Nelayan (SPBUN), atau sekitar 3% dari kebutuhan nasional. Hal ini membuat akses BBM subsidi menjadi sangat terbatas, terutama bagi nelayan di wilayah timur Indonesia, seperti Papua dan Wallacea. Di wilayah tersebut, banyak nelayan terpaksa membeli Pertamax karena Pertalite pun sulit ditemukan.
Pendataan nelayan juga menjadi kendala besar. Proses administrasi yang rumit sering kali mempersulit nelayan kecil untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi. Akibatnya, mereka kalah bersaing dengan pemilik kapal besar yang lebih terorganisir.
Solusi Alternatif: Industrialisasi Perikanan
Banyak pihak mendorong pemerintah untuk melihat masalah ini secara lebih menyeluruh. Solusi jangka panjang seperti industrialisasi perikanan menjadi salah satu opsi yang diusulkan. Dengan membangun ekosistem bisnis yang sehat, nelayan kecil bisa diberdayakan melalui akses yang lebih baik ke pasar, teknologi, dan infrastruktur pendukung.
Hilirisasi produk perikanan juga menjadi salah satu strategi yang disarankan. Dengan cara ini, hasil tangkapan nelayan bisa diolah menjadi produk bernilai tambah, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada subsidi atau BLT, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu mengangkat kehidupan nelayan secara berkelanjutan.
Kesimpulan
Rencana pengalihan subsidi BBM ke BLT adalah kebijakan kontroversial yang memerlukan kajian mendalam. Data menunjukkan bahwa subsidi BBM memiliki dampak langsung yang lebih signifikan terhadap produktivitas dan pendapatan nelayan kecil. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelompok rentan.
Keberpihakan nyata kepada rakyat kecil hanya bisa diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Dan di tengah tantangan ini, keputusan pemerintah akan menjadi ujian besar bagi komitmen nasional terhadap kesejahteraan masyarakat.
