Momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) kerap menjadi panggung bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan mutasi jabatan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa praktik tersebut bernuansa transaksional. Pernyataan ini mencuat dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/12).
Menurut Tito, mutasi jabatan yang terjadi di masa transisi sebelum Pilkada sering kali tidak murni untuk kepentingan pemerintahan, melainkan sarat dengan “deal-deal” di balik layar. “Mohon maaf, sekarang ini di masa transisi atau menjelang Pilkada banyak yang mencari kesempatan untuk pindah-pindah jabatan. Mulai dari kepala daerah atau penjabat (Pj) kepala daerah, mereka ada sesuatu, ada pengin ganti. Nanti transaksional,” ungkap Tito.
Fenomena “Kasak-Kusuk” di Pemda
Tito juga menyoroti perilaku pegawai di lingkungan Pemda yang mencoba “kasak-kusuk” untuk mendapatkan posisi strategis sebelum kepala daerah definitif dilantik. Fenomena ini disebut sebagai salah satu efek samping dari kekosongan kepemimpinan yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk memuluskan kepentingan pribadi.
“Dari pegawainya sendiri ada yang kasak-kusuk, mumpung belum ada kepala daerah definitif. Mereka mencoba menempatkan diri di posisi strategis dengan berbagai cara, termasuk diduga melalui transaksi tertentu,” tambahnya.
Mutasi yang sarat dengan kepentingan transaksional ini, kata Tito, tidak hanya mengganggu tata kelola pemerintahan, tetapi juga berdampak negatif pada kepala daerah definitif hasil Pilkada. Kepala daerah yang baru akan menghadapi struktur birokrasi yang sudah dimanipulasi sebelumnya, sehingga sulit untuk menegakkan sistem yang bersih dan profesional.
Instruksi Tegas: Hentikan Mutasi!
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan arahan kepada penjabat kepala daerah untuk menghentikan segala bentuk mutasi jabatan, kecuali dalam situasi yang benar-benar mendesak. “Saya sudah sampaikan, stop semua mutasi kecuali yang memang sangat urgent. Kita tidak ingin ada pengisian jabatan yang didasarkan pada kepentingan tertentu,” tegas Tito.
Namun, Tito mengakui bahwa menghentikan praktik ini bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, budaya transaksional sudah mengakar kuat dalam sistem birokrasi di berbagai daerah. Ia berharap agar Pilkada tidak lagi menjadi momen bagi oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri atau memperkuat posisi mereka melalui cara-cara yang tidak etis.
Menciptakan Sistem yang Lebih Bersih
Mendagri juga menekankan pentingnya pembenahan sistem rekrutmen dan mutasi di lingkungan Pemda. Ia mendorong agar proses seleksi pejabat dilakukan secara transparan dan berbasis pada kompetensi, bukan pada kedekatan atau transaksi tertentu. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu langkah penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
“Kita harus menciptakan sistem yang lebih bersih, di mana pengangkatan dan mutasi jabatan didasarkan pada meritokrasi. Pilkada harus menjadi ajang untuk memperbaiki pemerintahan, bukan memperburuknya,” pungkas Tito.
Dampak Jangka Panjang
Praktik transaksional dalam mutasi jabatan bukan hanya menjadi ancaman bagi tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat. Jabatan strategis yang diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten akan menghambat pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
Ke depan, Mendagri berharap agar semua pihak, termasuk pegawai Pemda, kepala daerah, dan masyarakat, turut berperan aktif dalam mengawasi proses mutasi jabatan. Dengan begitu, Pilkada benar-benar menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan sebaliknya.
