Kota Mataram tengah berada di ambang perubahan besar dalam dunia pendidikan. Rencana pemerintah pusat untuk menghapus sistem zonasi dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi topik hangat yang memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf, menyampaikan pandangannya tentang isu ini dengan nada optimistis namun penuh kehati-hatian.
Mencermati Efek Sistem Zonasi
Sejak diterapkan beberapa tahun lalu, sistem zonasi bertujuan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah. Namun, Yusuf mengakui bahwa implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa sekolah mengalami kelebihan kapasitas, sementara sekolah lain justru kekurangan siswa. “Ada sekolah yang penuh sesak, tetapi ada pula sekolah yang muridnya minim. Masalah ini terus muncul dalam sistem zonasi,” ujarnya.
Menurut Yusuf, jika zonasi dihapus, tantangan baru akan muncul, terutama potensi penumpukan siswa berprestasi di sekolah tertentu. “Kita perlu mekanisme untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak justru menciptakan ketimpangan baru,” jelasnya. Ia juga menekankan pentingnya membuat perbedaan grade sekolah, seperti yang diterapkan pada perguruan tinggi. “Perlu ada sekolah grade A, B, dan C agar masyarakat bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan,” tambahnya.
Menakar Masa Depan PPDB Tanpa Zonasi
Penghapusan sistem zonasi diharapkan membuka peluang bagi siswa untuk bersaing secara sehat berdasarkan prestasi, bukan lokasi tempat tinggal. Namun, Yusuf menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem pendidikan nasional, termasuk mengembalikan ujian nasional (UN) sebagai alat pengukur standar. “Kalau ujian nasional dikembalikan, kita bisa menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM) seperti dulu. Ini lebih adil karena ada standar yang seragam,” katanya.
Namun demikian, Yusuf juga menyoroti tantangan dalam penerapan standar kelulusan. “Saat ini, nilai sekolah swasta sering kali lebih tinggi dibandingkan negeri. Apakah itu mencerminkan kualitas pendidikan? Ini perlu kita kaji,” imbuhnya.
Dinamika Kompetisi dan Potensi Ketimpangan
Kota Mataram memiliki kualitas pendidikan yang relatif merata di seluruh kecamatan. Namun, jika zonasi dihapus, distribusi siswa kemungkinan akan berubah drastis. Yusuf menyebut, “Sekolah yang selama ini kurang diminati bisa semakin terpinggirkan, sementara sekolah favorit akan semakin penuh.” Meski demikian, ia menilai fleksibilitas ini dapat mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitasnya agar tetap kompetitif.
Ia juga menegaskan bahwa penghapusan zonasi harus diikuti dengan langkah strategis yang matang. “Jangan sampai kebijakan baru ini menciptakan jurang yang lebih dalam antara sekolah yang unggul dan yang tertinggal,” ungkapnya.
Pandangan Dinas Pendidikan Kota Mataram
Mendukung rencana pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kota Mataram optimistis bahwa kebijakan ini bisa membawa dampak positif, asalkan dilakukan dengan strategi yang tepat. “Kami sepenuhnya mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat, tetapi implementasinya harus cermat,” tegas Yusuf.
Ia berharap, dengan kebijakan baru ini, semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan yang berkualitas, tanpa dibatasi oleh tempat tinggal mereka. “Yang penting adalah memastikan bahwa setiap sekolah memiliki standar yang jelas, baik negeri maupun swasta,” pungkasnya.
Kesimpulan
Era baru pendidikan di Kota Mataram tampaknya akan segera dimulai. Dengan dukungan dari Dinas Pendidikan, masyarakat berharap kebijakan ini mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam sistem zonasi, sekaligus menciptakan kompetisi sehat antar sekolah. Namun, semua ini membutuhkan kerja keras dari seluruh pihak agar perubahan ini benar-benar membawa manfaat bagi dunia pendidikan di Kota Mataram.
