Tahun 2024 sepertinya bakal jadi tahun penuh teka-teki bagi Pemkab Lombok Timur. Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), M. Zaidar Rohman, memberikan penjelasan mengejutkan terkait potensi utang jatuh tempo yang diprediksi siap mengetuk pintu pemerintah. Namun, hingga kini, belum ada angka pasti yang bisa dijadikan patokan.
“Kita belum bisa memprediksi besarannya. Yang jelas, potensi utang jatuh tempo pasti ada,” ujar Zaidar santai. Pernyataan ini seolah mengisyaratkan bahwa meski kelihatannya tenang, situasi keuangan di balik layar sedang panas-panasnya.
Utang, Belanja, dan Pendapatan: Siapa yang Menang?
Menurut Zaidar, akar masalah ini sederhana tapi rumit: belanja lebih besar dari pendapatan. Dan ini bukan kali pertama. “Kadang-kadang, belanja kita lebih besar dibandingkan pendapatan yang belum maksimal. Itulah yang sering menyebabkan Hujat,” katanya. Hujat? Istilah ini tentu sudah akrab di telinga pejabat daerah—hutang jatuh tempo alias momok tahunan yang bikin kepala pening.
Namun, Zaidar tetap optimis. Ia mengklaim utang jatuh tempo tahun 2024 tidak akan sebesar tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Karena beberapa utang besar, seperti pinjaman di Bank NTB Syariah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), telah berhasil dilunasi.
“Pinjaman SMI itu jumlahnya Rp 155 miliar. Kita cicil Rp 6 miliar per bulan. Tinggal dua bulan lagi, dan Februari 2025 nanti lunas,” jelasnya dengan nada yakin.
Semua Tepat Waktu, Tapi Sampai Kapan?
Zaidar juga menegaskan bahwa pembayaran utang Lombok Timur selama ini selalu tepat waktu. “Alhamdulillah, kita tidak pernah nunggak atau telat. Kalau telat, ada dendanya,” tambahnya. Pernyataan ini tentu memberi sedikit rasa lega, tetapi tetap menyisakan pertanyaan besar: bagaimana memastikan situasi ini tidak terulang?
Potensi utang jatuh tempo, menurut Z
