Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Zain, memastikan bahwa pemilihan maskapai untuk transportasi udara jemaah haji tahun 2025 akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menciptakan kompetisi yang sehat di antara maskapai yang bersaing. Namun, sorotan publik justru mengarah pada masalah antrean panjang yang seperti tanpa ujung
“Semua maskapai diundang mengikuti seleksi. Ini penting agar prosesnya transparan dan adil,” kata Zain dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (13/12). Seleksi tersebut melibatkan evaluasi syarat administrasi, teknis pra-operasional, hingga layanan pasca-operasional. Hasil seleksi nantinya juga akan dibahas bersama Komisi VIII DPR dalam rangka menentukan ongkos haji yang wajar.
Indonesia, yang pada 2025 mendapat kuota haji sebesar 221 ribu jamaah, akan membaginya menjadi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, meski kuota besar, masalah antrean panjang tetap menjadi “PR abadi” yang memerlukan solusi nyata.
“Daftar di Usia Muda, Tunggu Sampai Usia Senja?”
Di tengah euforia persiapan haji, antrean panjang kembali menjadi topik panas. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut bahwa antrean di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan sudah sangat mengkhawatirkan. “Di Sulsel, antreannya sudah panjang sekali. Kalau daftar hari ini, mungkin baru berangkat saat rambut sudah beruban,” ucapnya saat membuka Hajj Expo 2024 di Jakarta.
Ironisnya, pemerintah terus mendorong kampanye “daftar haji di usia muda” demi memastikan generasi muda punya peluang menunaikan rukun Islam kelima ini. Namun, kampanye ini justru berisiko memperpanjang daftar tunggu hingga puluhan tahun, membuat banyak calon jamaah merasa hanya menabung untuk perjalanan yang mungkin tidak sempat mereka nikmati.
Dana Siap, Solusi Masih Mengawang
Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, optimistis dengan kesiapan dana untuk haji 2025. “Kita harus menyiapkan likuiditas dua kali dari kebutuhan. Tahun depan, dana yang disiapkan mencapai Rp 40 triliun,” ujar Fadlul. Dana tersebut mencakup rata-rata biaya operasional haji sebesar Rp 20 triliun per tahun.
Namun, kritik muncul dari berbagai pihak, mempertanyakan bagaimana dana sebesar itu mampu menyelesaikan problem mendasar: masa tunggu yang menembus batas kesabaran. Jika antrean sudah sedemikian panjang, apakah uang saja cukup menjadi solusi?
Sorotan Publik: Transparan, Tapi Apa Efeknya untuk Jamaah?
Keputusan Kemenag untuk membuka seleksi maskapai secara transparan diapresiasi banyak pihak. Tapi, publik bertanya-tanya: Apa dampaknya bagi jamaah yang kini harus menunggu hingga puluhan tahun?
“Bukan cuma soal transparansi maskapai, tapi bagaimana pemerintah memastikan setiap jamaah mendapatkan hak mereka secara layak dan tepat waktu,” ujar seorang calon jamaah haji yang sudah 15 tahun menunggu keberangkatan.
Solusi atau Janji Kosong?
Pemerintah memang terus berupaya memperbaiki sistem haji, mulai dari transparansi seleksi maskapai hingga pengelolaan dana. Namun, tanpa langkah nyata untuk mempersingkat antrean, kepercayaan publik akan sulit diraih. Apalagi, bagi mereka yang antre hingga lebih dari 40 tahun, transparansi hanyalah secuil penghiburan dari kenyataan pahit.
Mungkin inilah saatnya pemerintah memikirkan solusi radikal—seperti menambah kuota haji melalui negosiasi dengan Arab Saudi, atau bahkan memperkenalkan skema keberangkatan bertahap untuk mengurangi waktu tunggu. Karena sejatinya, ibadah haji adalah soal panggilan jiwa, bukan soal siapa yang bisa bertahan lebih lama dalam antrean.
