Miris tapi nyata, tiga Rumah Potong Hewan (RPH) milik pemerintah Kabupaten Lombok Tengah malah jadi bangunan mubazir. Bukannya ramai jadi pusat pemotongan hewan, RPH ini malah kalah saing sama RPH mandiri milik para jagal. Kenapa? Alasannya klise tapi memprihatinkan: fasilitas RPH pemerintah memble dan bikin jagal angkat kaki!
“Fasilitas Minim, Pelanggan Minggat”
Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah, M Kamrin, blak-blakan mengakui kalau kondisi RPH pemerintah jauh dari kata memadai. Ada tiga lokasi RPH, yakni di Praya, Kopang, dan Desa Barabali. Tapi ketiganya nasibnya sama: kalah pamor dibandingkan RPH mandiri milik masyarakat.
“Para penjagal lebih nyaman motong hewan di RPH mereka sendiri. Ya, gimana mau nyaman kalau fasilitas kita begini adanya? Mau paksakan juga percuma, yang ada bikin ribet semua orang,” ujar Kamrin dengan nada keluh kesah saat ditemui di ruang kerjanya.
“Jagalnya Nyaman, Pemda Kecolongan”
Fenomena RPH mandiri ini memang fenomenal. Jagal di Lombok Tengah lebih memilih bikin RPH ala mereka sendiri, yang katanya lebih efisien, lebih dekat, dan tentunya tanpa ribet. Sementara RPH milik pemerintah malah seperti bangunan tak bertuan. Padahal, dari sisi aturan, RPH resmi harusnya jadi pusat pemotongan hewan untuk menjamin kesehatan daging yang beredar di masyarakat.
“Kami tetap pantau kesehatan hewan di RPH mandiri, tapi ini kan bukan solusi jangka panjang. Kalau RPH pemerintah bagus, semua pemotongan bisa kita pusatkan di situ,” lanjut Kamrin dengan wajah serius.
“Nihil Anggaran, Nol Perbaikan”
Ironisnya, masalah ini bukan baru kemarin sore. Menurut Kamrin, pihaknya sudah berkali-kali curhat ke DPRD Lombok Tengah soal nasib RPH yang merana. Tapi jawaban dari dewan hanya seperti angin lalu: janji tinggal janji, perbaikan tak kunjung jadi.
“Setiap rapat kita sampaikan masalah ini. Tapi kalau anggarannya nggak ada, apa yang bisa kita perbuat? Retribusi dari RPH itu kan bisa jadi pendapatan daerah, tapi kalau fasilitasnya jelek, siapa yang mau datang?” ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala.
“Jagad RPH Mandiri, Mimpi Retribusi Pemda Pupus”
Secara aturan, RPH yang resmi dikelola pemerintah punya kewajiban mengontrol kesehatan hewan sebelum disembelih. Dari situ, Pemda bisa memungut retribusi sebagai pemasukan daerah. Tapi dengan menjamurnya RPH mandiri, mimpi Pemda untuk mengeruk pendapatan dari sektor ini pun pupus.
Kalau kondisi ini dibiarkan, bukan cuma RPH yang mangkrak, tapi juga kesehatan hewan yang dipotong di RPH mandiri bisa jadi tanda tanya besar. “Ini jadi dilema bagi kami. Kesehatan hewan harus dipantau, tapi masyarakat lebih nyaman di RPH sendiri. Kalau fasilitas kita diperbaiki, semua bisa kita tarik kembali,” tambah Kamrin dengan harapan perbaikan di tahun mendatang.
“RPH Mandiri ‘Berkibar’, RPH Pemda Jadi Pameran”
Dari Praya, Kopang, hingga Barabali, cerita RPH pemerintah tak ubahnya seperti monumen tanpa fungsi. Sementara RPH mandiri yang muncul bak jamur di musim hujan justru semakin ramai. Para jagal nyaman, pemotongan lancar, tapi Pemda malah gigit jari.
“Kalau RPH kita bagus, layanan bisa maksimal. Tapi kalau kondisinya begini terus, ya masyarakat makin cuek sama RPH milik kita. Ini yang perlu jadi perhatian serius,” pungkas Kamrin.
“Teriak Tanpa Solusi: Masyarakat Tunggu Aksi Nyata”
Di tengah serbuan RPH mandiri, masyarakat hanya bisa bertanya-tanya: kapan RPH pemerintah bisa bangkit dari keterpurukan? Apakah perbaikan hanya jadi wacana abadi? Pemda Lombok Tengah harus cepat gerak, sebelum RPH resmi jadi museum kenangan.
Kini bola ada di tangan Pemda dan DPRD. Kalau dibiarkan berlarut-larut, jangan salahkan jika jagal makin nyaman di RPH ala kadarnya dan Pemda hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Kalau tidak segera diambil langkah nyata, bukan tak mungkin headline berikutnya berbunyi:
“RPH PEMDA: ADA BANGUNAN, TAPI NGGAK ADA GUNANYA!”
