Drama di balik tembok megah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB kini terkuak setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kabid SMK Ahmad Muslim. Apa yang awalnya tampak seperti kasus biasa, kini memantik aroma busuk yang mengguncang jagat pendidikan di NTB. Pungli? Jual beli proyek? Atau malah lebih parah lagi: potensi kerugian negara? Semua masih dalam penyelidikan, tapi letupan awal ini cukup untuk membuat publik ternganga.
Ahli Hukum Pidana Universitas Mataram (Unram), Dr. Syamsul Hidayat, tak segan menyebut kasus ini sebagai “bom waktu.” Menurutnya, jika nanti ditemukan kerugian negara, maka ini tak lagi sekadar pemerasan, tetapi bisa naik kelas menjadi tindak pidana korupsi. “Pasal 12 huruf (e) UU Tipikor jelas berbicara tentang pemerasan. Tapi, kalau audit proyek DAK Dikbud NTB menguak fakta bahwa ada volume pekerjaan yang dikurangi atau mutu yang asal-asalan, ini bisa melompat ke Pasal 2 atau Pasal 3. Dan ini bahaya besar!” ujarnya tegas.
Siapa Saja yang Bisa Terseret?
Skandal ini bukan hanya soal Ahmad Muslim. Dr. Syamsul mengingatkan bahwa satu nama yang tertangkap belum tentu akhir dari cerita. “PPK, kontraktor, bahkan pejabat yang lebih tinggi bisa terlibat. Logikanya simpel: kalau kontraktor diperas, bayar pajak, terus dapat untung dari mana? Potensi proyek abal-abal pasti tinggi,” katanya.
Bahkan, Syamsul menyebut Kabid SMK bisa menjadi justice collaborator. “Kalau dia mau buka-bukaan, mengungkap atasannya, hukumannya bisa diringankan. Tapi ini tentu tergantung keberanian dan bukti yang dia miliki,” tambahnya.
Audit Total, Solusi atau Formalitas?
Syamsul juga mendesak agar proyek-proyek DAK Dikbud NTB diaudit oleh lembaga auditor negara seperti BPK, BPKP, atau Inspektorat NTB. Pasalnya, praktik seperti ini sering kali tak hanya dilakukan sekali. “Ini bukan perbuatan yang muncul tiba-tiba. Dugaan saya, ini sudah berulang kali terjadi, delictum continuum, atau perbuatan berlanjut,” kata Syamsul, yang juga Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Provinsi NTB.
Dengan audit menyeluruh, kualitas proyek bisa diuji, termasuk volume pekerjaan yang mungkin dikurangi. Jika ditemukan pelanggaran, maka dampaknya bisa menjalar ke banyak pihak. Tak hanya Kabid, tetapi juga oknum-oknum lain yang berada di balik layar.
Masyarakat Tak Lagi Diam
OTT ini diyakini berawal dari laporan masyarakat yang muak dengan praktik kotor di tubuh Dikbud. “Publik sekarang makin kritis. Mereka nggak segan melapor kalau lihat sesuatu yang janggal,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Pendidikan di NTB di Persimpangan
Kasus ini bukan hanya soal korupsi atau pungli. Ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan di NTB. Bagaimana mungkin generasi muda bisa bermimpi besar jika fondasi pendidikannya dikeroposi oleh oknum-oknum yang rakus?
Ahmad Muslim mungkin hanya ujung gunung es. Jika penyidik berani mendalami kasus ini, bukan tidak mungkin skandal ini akan menyeret nama-nama besar lainnya. Publik menunggu, akankah ini menjadi “episode pembuka” dari serial panjang pengungkapan korupsi di NTB? Atau hanya sekadar drama satu babak yang akan berakhir tanpa solusi nyata?
Satu yang pasti: kepercayaan masyarakat kini berada di titik nadir. Dan harapan mereka sederhana—kebenaran diungkap, pendidikan dibersihkan. Namun, di tengah skandal ini, siapa yang sebenarnya peduli?
