Sebuah jalan sepanjang 3-4 kilometer yang menghubungkan Desa Mareje Timur dan Desa Mareje di Kecamatan Lembar, kini menjadi “kuburan aspal” yang mengancam keselamatan warga. Bertahun-tahun warga bersuara, namun jalan ini tetap dibiarkan rusak parah, penuh lubang, kubangan lumpur, dan jembatan kayu darurat yang bisa runtuh kapan saja. Masyarakat sudah gerah, DPRD mulai geram, tapi Pemda? Masih sibuk mencari “skema.”
Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat, Fauzi, bersama jajarannya turun langsung ke lokasi setelah keluhan ini tak kunjung direspons serius. “Jalan ini rusak berat, bahkan ada jembatan yang hanya diganti pakai kayu. Ini sangat membahayakan warga,” tegas Fauzi saat memimpin inspeksi. Ia memastikan laporan warga bukan sekadar keluhan biasa, tapi ancaman nyata bagi kehidupan sehari-hari.
Dari data yang dihimpun, kerusakan jalan ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tapi juga pendidikan dan kesehatan. Guru, murid, dan petugas kesehatan sering kali harus berjibaku melewati jalan ini. “Sering ada kecelakaan. Murid-murid harus melintasi jalan licin berlubang setiap hari,” ungkap Heri Irawan, anggota DPRD lainnya yang berasal dari Mareje.
Janji-janji di Musrenbang: Realita atau Fiksi?
Warga semakin skeptis dengan Musrenbang yang dianggap hanya ajang formalitas tanpa hasil nyata. “Usulan jalan ini selalu masuk Musrenbang, tapi tiba-tiba tahun berikutnya hilang entah ke mana,” keluh salah satu warga. Kades Mareje Timur bahkan menyebut kerusakan jalan ini sudah terjadi selama puluhan tahun tanpa ada perhatian yang serius dari Pemda.
“Kami tidak tahu lagi harus bagaimana. Kalau terus begini, warga bisa bertindak sendiri. Mereka sudah gerah dengan janji-janji kosong,” ujar Fauzi, mengingatkan potensi eskalasi aksi protes masyarakat.
Wisatawan Pun Kecelakaan
Yang membuat situasi semakin memalukan adalah fakta bahwa jalan ini juga menjadi akses strategis bagi wisatawan. Jalan tersebut merupakan jalur terdekat yang menghubungkan Lombok Barat dan Lombok Tengah. Namun, bukan hanya warga yang jadi korban; wisatawan pun kerap mengalami kecelakaan akibat jalan yang berlubang.
“Bayangkan, wisatawan mau menikmati keindahan Lombok malah dihantui jalan rusak. Ini tentu memengaruhi citra pariwisata kita,” kata Heri dengan nada kesal.
Pemda: Upaya atau Hanya Sekadar Wacana?
Kepala Dinas PUTR Lombok Barat, H. Lalu Winengan, mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba menangani jalan tersebut melalui APBD atau bantuan pusat. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan keraguan. Warga mempertanyakan, mengapa harus menunggu tahun depan jika kondisi jalan sudah seperti medan tempur?
“Kalau kami bilang ‘tetap diupayakan,’ warga pasti tanya lagi, kenapa tidak dari dulu?” jawab Winengan singkat, seolah menghindari pertanyaan lebih jauh.
Tahun 2025: Harapan atau Sekadar Tanggal di Kalender?
DPRD bersama warga mendesak agar jalan ini diprioritaskan pada tahun 2025. Namun, melihat rekam jejak janji-janji yang tidak ditepati, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. “Kalau ini tidak juga direalisasikan, kami siap mengambil langkah lain. Jangan salahkan warga kalau nanti ada aksi besar-besaran,” ancam salah seorang warga yang geram.
Kesimpulan: Sampai Kapan?
Jalan Mareje Timur hingga Mareje bukan sekadar infrastruktur yang rusak, melainkan simbol dari kegagalan tata kelola yang selama ini terjadi. Jika janji-janji ini terus menjadi angin lalu, tidak lama lagi masyarakat bisa beralih dari menunggu ke bertindak.
Ayo Pemda, ini bukan soal sekadar memperbaiki jalan, ini soal mengembalikan kepercayaan masyarakat yang selama ini terus dikhianati oleh janji-janji manis tanpa realisasi. Jangan biarkan Mareje menjadi potret buruk Lombok Barat di mata dunia!
