Proyek pengadaan Chromebook senilai puluhan miliar rupiah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur terus menjadi perhatian publik. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur semakin serius menggali dugaan korupsi pada proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tahun anggaran 2021-2022 ini.

Kasus ini telah menyeret banyak nama, mulai dari pejabat hingga mantan pejabat Dikbud. Namun, siapa sebenarnya aktor utama di balik skandal yang menyulut emosi warga ini?

Jejak Panas di Balik Chromebook
Nama Hairurrazak Hanapi, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar Dikbud Lombok Timur, ikut terseret dalam penyelidikan. Saat dipanggil oleh penyidik Kejari, ia bersikeras bahwa proyek itu “bukan urusannya.”

“Proyek itu sudah selesai saat saya mulai menjabat sebagai Kabid Pembinaan SD. Jadi, saya benar-benar tidak tahu-menahu soal detail proyek itu,” kata Hanapi sambil menegaskan bahwa dirinya hanya diminta membawa dokumen SK sebagai bukti kepada kejaksaan.

Namun, tudingan tak berhenti di situ. Hanapi menyebutkan bahwa pejabat sebelumnya, yang kini menjabat Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (PKP) Setda Lombok Timur, kemungkinan lebih memahami seluk-beluk proyek Chromebook ini. Pernyataan ini seolah membuka pintu baru untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Semua Akan Kami Periksa”
Ida Bagus, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Lombok Timur, menyatakan bahwa pihaknya sudah memanggil sejumlah saksi dari lingkungan Dikbud, termasuk penyedia barang yang terlibat dalam proyek ini. “Proses penyelidikan masih terus berjalan. Semua yang terkait akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” tegasnya.

Namun, hingga kini publik masih bertanya-tanya: mengapa beberapa nama besar yang diduga terlibat belum dipanggil? Apakah ada “perlindungan istimewa” terhadap pihak tertentu?

Proyek Puluhan Miliar yang Sarat Masalah
Proyek Chromebook ini awalnya digadang-gadang sebagai langkah revolusioner untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lombok Timur. Tapi, alih-alih menjadi solusi, proyek ini malah menimbulkan kecurigaan besar.

Beberapa sumber menyebutkan adanya dugaan markup harga dalam pengadaan barang, distribusi yang tidak merata, hingga kualitas Chromebook yang dipertanyakan. “Ini proyek besar, tetapi manfaatnya tidak jelas. Ke mana uang itu sebenarnya mengalir?” tanya salah satu aktivis antikorupsi di Lombok Timur.

Publik Menunggu Kejelasan
Warga Lombok Timur mulai gerah. Tagar #UsutTuntasChromebook menggema di media sosial, menyerukan transparansi dan keadilan. Sebagian pihak bahkan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan jika Kejari Lombok Timur dianggap lamban menangani kasus ini.

“Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kalau dibiarkan, kita takut proyek pendidikan lainnya akan bernasib sama,” ujar seorang guru yang enggan disebutkan namanya.

Aktor Utama Masih Bayang-Bayang
Meski penyelidikan masih berlangsung, teka-teki siapa aktor utama di balik proyek Chromebook ini tetap menjadi misteri. Apakah ini hanya ulah segelintir oknum, atau ada “skenario besar” yang melibatkan banyak pihak?

Kejari Lombok Timur memastikan tidak akan berhenti sampai kasus ini benar-benar terang benderang. “Kami berkomitmen mengusut kasus ini hingga tuntas. Tidak peduli siapa yang terlibat,” tutup Ida Bagus dengan nada tegas.

Catatan Akhir
Kasus ini menjadi cerminan betapa proyek pendidikan, yang seharusnya menjadi investasi masa depan, sering kali menjadi ajang bancakan. Publik berharap, kasus Chromebook ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Sebab, pendidikan adalah hak anak bangsa, bukan ladang korupsi segelintir pejabat.