Kabar ini bisa bikin panas dingin! Mulai 5 Januari 2025, seluruh pemerintah daerah di Indonesia bakal menerapkan kebijakan tambahan pungutan pajak kendaraan bermotor. Nama kerennya Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Angkanya? Bukan main: 66% dari nilai obyek pajak terhutang!
Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru panik, khusus warga Nusa Tenggara Barat (NTB), ada kabar yang bisa bikin senyum lebar. Meski aturan opsen ini berlaku juga di NTB, tidak ada kenaikan pajak yang perlu dikhawatirkan!
Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Muhammad Husni, memastikan hal itu. “Jadi benar Opsen Pajak itu mulai berlaku 5 Januari 2025. Tapi untuk NTB, meski ada aturan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, tidak ada kenaikan pajak. Wajib pajak tetap bayar seperti biasa, bahkan bisa lebih ringan,” ujar Husni, Kamis (19/12).
NTB: Jalan Pintar Tanpa Bebani Rakyat
Husni membeberkan trik jitu Pemprov NTB yang bikin iri daerah lain. Meski aturan pusat mengharuskan tambahan pungutan 66%, Pemprov NTB justru menurunkan nilai pajak kendaraan bermotor sebesar 66% dari hak provinsi. Hasilnya? Tambahan opsen pajak itu “tidak terasa” di kantong masyarakat NTB.
“Intinya 66% itu diambilkan dari hak provinsi. Jadi tidak ada kenaikan pajak untuk masyarakat. Malahan, bagi beberapa jenis kendaraan, beban pajaknya bisa turun,” ungkap Husni dengan senyuman optimis.
Daerah Lain? Dompet Bisa Jebol!
Beda cerita di luar NTB. Dengan tambahan opsen pajak, total komponen pungutan kendaraan bakal melonjak dari tujuh menjadi sembilan. Misalnya, untuk PKB sebesar Rp1 juta, ada tambahan opsen PKB sebesar Rp660 ribu. Total yang harus dibayar? Rp1,66 juta! Belum lagi Opsen BBNKB yang hitungannya serupa.
“Kalau di NTB, strategi kami mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Tidak semua daerah bisa menurunkan hak provinsinya sebesar 66%, jadi beban itu akhirnya ditanggung wajib pajak di sana,” tambah Husni.
Rakyat NTB Bisa Bernafas Lega
Kebijakan ini menjadi angin segar di tengah keresahan masyarakat tentang tambahan beban pajak. “Ini langkah cerdas Pemprov NTB untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan,” komentar seorang pengamat ekonomi lokal.
Namun, meski NTB aman dari kenaikan, Husni tetap mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli kendaraan baru. “Opsen tetap ada, tapi hitungannya sudah kami minimalisir untuk masyarakat NTB. Jadi, belilah kendaraan sesuai kebutuhan dan kemampuan,” tutupnya.
Viral dan Puji-Pujian untuk NTB
Kabar ini langsung viral di media sosial. Banyak netizen dari daerah lain yang mengaku iri dengan kebijakan NTB. “Coba semua daerah kayak NTB, pasti rakyat senang,” tulis akun @RakyatBersuara di Twitter.
Nah, untuk Anda yang berdomisili di NTB, bisa tenang dan tetap berkendara dengan nyaman tanpa takut dompet jebol. Apakah ini tanda-tanda NTB menjadi role model bagi daerah lain? Kita tunggu saja dampaknya di lapangan!
