Pemprov NTB, Sekretariat DPRD, dan penyelenggara pemilu tengah sibuk mempersiapkan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Namun, seperti sinetron yang penuh drama, isu mengenai jadwal pelantikan menjadi bahan perbincangan hangat. Resmi dijadwalkan pada 7 Februari 2025 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk bupati/wali kota, desas-desus penundaan mulai memanas.
“Bisa maju, bisa mundur, ya namanya juga politik,” ujar Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, kemarin (20/12), dengan nada yang sedikit ambigu. Meski belum ada kepastian, persiapan tetap dilakukan. Mulai dari tata upacara pelantikan hingga sidang paripurna DPRD untuk penyerahan LKPJ dan LPPD, semua harus siap meski jadwal bisa saja berubah di detik terakhir.
Dinamika Kota Bima: Drama di Mahkamah Konstitusi
Sementara itu, Ketua Bawaslu NTB, Itratip, memberikan informasi yang lebih menarik. Kota Bima, salah satu wilayah NTB, masih menyisakan drama politik dengan gugatan yang diajukan salah satu pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau Kota Bima masih proses di MK, ya kemungkinan besar pelantikannya terpisah dari sembilan daerah lainnya,” ungkapnya.
Hal ini membuat warga Bima semakin penasaran: kapan pastinya kepala daerah mereka akan dilantik? Dalam suasana seperti ini, politik terasa lebih seperti serial Netflix yang penuh cliffhanger.
Isu Pelantikan di Istana Negara: Gubernur Jadi Sorotan
Kabar bahwa pelantikan gubernur NTB akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, menjadi kejutan lain. Asisten I Setda NTB, Fathurrahman, menyebutkan hanya lima orang yang boleh hadir: gubernur, wakil gubernur, dan ketua DPRD. “Maksimal lima orang saja. Sungguh eksklusif, seperti acara VIP,” katanya sambil tersenyum.
Namun, pelantikan bupati dan wali kota direncanakan berlangsung di Mataram dengan undangan maksimal 90 orang per kabupaten/kota. Tampaknya, perbedaan lokasi ini menjadi simbol hierarki kekuasaan yang tidak bisa diabaikan.
Gesekan yang Tak Terjadi: Apakah Pilkada NTB Benar-benar Damai?
Salah satu yang mengejutkan adalah pernyataan Bawaslu NTB bahwa Pilkada 2024 berlangsung damai tanpa gesekan berarti. “Kami sempat khawatir akan ada aksi besar-besaran, tapi ternyata aman,” ujar Itratip. Sebuah pengakuan yang tentu patut diapresiasi, meskipun publik bertanya-tanya apakah ini benar-benar karena kedewasaan demokrasi atau karena massa sudah lelah dengan konflik.
Serah Terima Jabatan dan Isu Mundur: Sampai Kapan Rakyat Menunggu?
Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Lalu Hamdi, menyebutkan bahwa serah terima jabatan harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah pelantikan. Namun, dengan kabar bahwa pelantikan gubernur mungkin diundur hingga Maret, masyarakat mulai mempertanyakan efisiensi pemerintah dalam mengelola transisi ini.
“Kami sudah komunikasikan dengan kementerian, tapi kami tidak berani memastikan tanggal pastinya,” tegas Hamdi. Pernyataan ini seperti memberi ruang bagi spekulasi liar yang kerap menjadi bahan gosip di warung kopi.
Politik, Drama Tanpa Akhir
Isu mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah di NTB ini seolah menjadi refleksi dari dinamika politik yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan berbagai pihak yang saling melempar tanggung jawab, publik hanya bisa menunggu dan berharap.
Akankah pelantikan ini menjadi momen bersejarah yang berjalan lancar? Ataukah akan menjadi babak baru drama politik NTB yang terus membuat rakyat bertanya-tanya? Hanya waktu yang akan menjawab. Satu hal yang pasti: rakyat NTB layak mendapatkan kepastian, bukan hanya janji-janji kosong.
